JUMAT KERAMAT: Dugaan Kasus Korupsi Lepasnya KMP Bontang Express II, Nilai Kerugian Negara Rp 33 Milyar

Gravatar Image
  • Whatsapp
KMP Bontang Express II

Bontang, LiraNews – PT. GK melalui kuasa hukumnya telah meminta Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bontang pada tanggal 25 Februari 2020, permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Bontang dengan register perkara nomor: 2/Pdt.Eks/2020/PN Bon tanggal 10 Maret 2020. Permohonan Eksekusi tersebut diajukan oleh PT. GK atas dasar Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Nomor: 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010, dan Nomor 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011; yang pada pokoknya berisi mengabulkan permohonan PT GK untuk dapat melakukan sita terhadap Kapal Motor Penumpang (KMP) Bontang Express II milik PT BT. Selain itu PT BT juga diwajibkan untuk membayar sebesar Rp32.279.616.367,00 kepada PT GK dengan rincian:
a. Sebesar Rp206.800.117,00 (Rp184.200.117,00 + Rp22.600.000,00) sesuai dengan putusan BANI Nomor: 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 tanggal 16 Desember 2010;
b. Sebesar Rp1.012.816.250,00 sesuai dengan putusan BANI Nomor: 28/ARB/BANISBY/V/2011 tanggal 10 Agustus 2011; dan
c. Denda sebesar Rp10.000.000,00 per hari yang terhitung hingga tanggal 25 Februari 2020 telah mencapai nilai Rp31.060.000.000,00 (3.106 x Rp10.000.000,00).

Ketika LiraNews berusaha masuk ke portal Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bontang dengan maksud untuk mengetahui detail perkara tersebut ternyata tidak ditemukan, selanjutnya kami berusaha mendapatkan konfirmasi dari Humas Pengadilan Negeri Bontang, Ngurah Manik Sidartha, SH. terkait permohonan tersebut.

Read More
banner 300250

“Eksekusi tidak dilaksanakan karena ada Akta Perdamaian Para Pihak, pada tanggal 10 Maret 2020,” demikian dia menjelaskan.

Dari penelusuran LiraNews selanjutnya diketahui bahwa Akta Perdamaian tanggal 10 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum PT GK, Direktur Perusda AUJ, dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Bontang, yang pada pokoknya berisi bahwa Para Pihak memutuskan untuk menyelesaikan Perkara Perdata Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Bontang Nomor: 2/Pdt.Eks/2020/PN Bon tersebut dengan jalan damai. PT BT bersedia untuk melaksanakan putusan BANI Nomor 26/ARB/BANI-SBY/VIII/2010 dan Nomor 28/ARB/BANI-SBY/V/2011 apabila sudah ada putusan PN Surabaya atas kasus Nomor 183/Pdt.G/2020PN.Sby yang bersifat inkracht.

Yang menarik dan menimbulkan kecurigaan adalah mengapa dalam Akta Perdamaian itu, Para Pihak mengaitkan antara perkara permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Bontang yang diajukan oleh PT. GK pada tanggal 25 Februari 2020, dengan perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. BT melawan PT. GK dan BANI Perwakilan Surabaya di Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Februari 2020.

Sementara dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 9 November 2020, Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun anehnya Pihak PT.BT seperti sengaja tidak mau melakukan perlawanan lebih jauh dengan membawa perkara ini ke tingkat banding atau bisa menempuh upaya hukum lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun sungguh aneh PT. BT justru nampak lebih senang menerima kekalahan tersebut dengan santai sampai batas waktu menyatakan sikap berakhir dan perkaranya telah di minutasi oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 November 2020. Dengan demikian perkara nomor: 183/Pdt.G/2020/PN.Sby tersebut dinyatakan inkracht, sebagaimana yang diharapkan oleh Para Pihak dalam Akta Perdamaian itu.

Kita selama ini mengetahui bahwa KMP Bontang Express II, adalah Asset BUMD Pemerintah Kota Bontang, yang dikualifikasikan sebagai Milik Negara, disamping itu kita pun mengetahui bahwa selama ini keberadaan kapal tersebut ada di tangan pihak ketiga dengan sistim kontrak kerja senilai antara Rp160 s/d Rp200 juta/bulan, namun kita semua mungkin baru tahu jika saat ini KMP Bontang Express II telah disita oleh PT. GK secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga patut diduga telah terjadi tindak pidana korupsi oleh Para Pihak yang terlibat dalam proses lepasnya kapal tersebut dengan nilai kerugian negara tidak kurang dari Rp 33 Milyar.

Ngurah Manik Sidartha, SH.

Terpisah Eko Yulianto Walikota LSM LIRA Kota Bontang menyebutkan agar aparat hukum mendalami temuan ini dan memanggil para pihak yang terlibat dalam proses lepasnya KMP Bontang Express II tersebut.

“Patut diduga telah terjadi persekongkolan jahat antara Para Pihak yang bersengketa untuk bersama-sama mengambil manfaat atas lepasnya KMP Bontang Express II yang merupakan asset BUMD Pemerintah Kota Bontang, yang dikualifikasikan sebagai asset milik negara,” sebutnya.

LSM LIRA berharap kasus ini dapat diusut dengan tuntas dan orang-orang yang terlibat didalamnya harus bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing. Sampai berita ini diturunkan kami belum berhasil menerima konfirmasi pihak BANI Perwakilan Surabaya, bahkan surat elektronik yang kami kirimkan belum dijawab sampai sekarang.

Penerapan Hukum :
Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 18 ayat (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Pasal 18 ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Pasal 18 ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 55 (1) KUHP, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pasal 64 ayat (1) KUHP, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Dari Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, LiraNews melaporkan. LN-Eko/Kaltim

Related posts