Gresik, LiraNews – Tahun 2022 dalam draft, Pemerintah kabupaten (Pemkab) Gresik gelontorkan 61 milyar untuk pembebasan lahan, harapannya bisa terserap di banggar.
“Kemudian pengerukan dan perbaikan tanggul termasuk anak Sungai kali lamong, pemerintah menyiapkan dana sebesar 11 milyar,” kata Ketua Komisii IV H. Muhamad.
Sedangkan kebutuhan keseluruhan untuk Kali Lamong mulai hulu sampai hilir sekitar 780 milyar.
Sementara kebutuhan anggaran sebesar itu harus ditanggung pemerintah daerah, provinsi dan pusat.
“Kendala sekarang masalah di anggaran, karena panjang sungai. Bengawan sampai kesini mencapai 200 Km lebih,” sebutnya.
Di Gresik sendiri panjang sungai capai 63 Km, dan itu tidak mungkin diselesaikam sendiri, kalaupun bisa dilaksanakan tidak menjamin bisa menyelesaikan masalah.
Pasalnya, ini perlu koordinasi dengan melibatkan 4 kabupaten, yakni Kabupaten Gresik, Lamongan, Mojokerto dan Sidoarjo.
“Betul betul stimulan dan duduk bersama sama, tuntaskan kali lamong, ditambah provinsi dan pusat,” kata anggota dewan fraksi PKB.
Sehingga penyelesaian dalam selesai, selanjutnya, persoalan anggaran lungkap Anggota Dewan Daerah pemilihan (Dapil) Cerme – Duduksampeyan.
Senada Komsatun anggota dewan fraksi Golkar DPRD Gresik, membenarkan bahwa untuk pelaksanaan jembatan Klampok dikerjaan tahun 2021 kemarin, sempat tertunda karena banjir dan tahun ini akan dikerjakan.
“Begitu juga jembatan kacangan juga dilaksanakan tahun ini, tinggal pelaksanaan saja, kemudian depan kantor Kecamatan Benjeng akan dipasang box cluvert,” tuturnya.
Anggota komisi III bidang pembangunan ini, kembali menegaskan, begitu halnya normalisasi Kali Lamong, dilaksanakan tahun ini, dengan dana yang disiapkan senilai 6 milyar.
“Normalisasi Kali Lamong dimulai Desa Lundo Benjeng menujut Desa Dapet kecamatan Balongpanggang, sementara untuk wilayah Cerme dari Desa Pandu ke desa Bengkel Lor Benjeng,” terangnya.
Achmad Kusrianto Pujiantoro anggota dewan Fraksi PDIP DPRD Gresik ini menambahkan, kenapa kegiatan ini ditaruh wotansari, tak lain karena terdampak banjir.
Saat ini, menurut Anton yang tercatat sebagai Anggota Komisi I menjelaskan bahwa pemerintah fokus pengendalian mitigasi bencana.
Karena daerah kita ini, di lalui DAS bengawan solo, maka dari itu, Desa Wotansari menjadi Desa Tangguh Bencana.
Upaya yang dilakukan pemerintah dengan meminimalkan pembangunan, salah satunya melalui fisik contoh pembangunan tanggul.
“Bukan hanya normalisasi banjir saja, akan tetapi airnya juga bisa untuk mengaliri lahan pertanian,” ujarnya.
Lanjut Anton, sementara ini pemerintah sudah melakukan pengedalian banjir, dimulai dari hulu ke hilir.
Kepala Desa Hariono berterimakasih kepada anggota DPRD Gresik, karena desanta ditempati kegiatan Forum Group Discusion (FGD).
Hariono mengatakan, “alhamdulillah pemerintah tahun ini, Akan menyelesaikan banjir, utamanya percepatan normalisasi kali lamong, yang selama ini menghantui desa kami.”
“Mudah mudahan kabar baik ini, bisa membawah berkah bagi kecamatan balongpanggang khususnya desa wotansari,” tutup Hariono.
Perlu diketahui bahwa Kegiatan FGD ini, mengangkat tentang persoalan pengendalian dan mitigasi bencana, berlangsung di balai desa Wotansari. Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, Selasa (17/5/2022).
Dihadiri sejumlah narasumber yang berkompenten, selain dari anggota Dewan Gresik juga turut hadir Tarso Sugito kepala BPBD Gresik, Mukhlas ketua LSM Lempar Gresik, jajaran Muspika, juga Kepala Desa wotansari Hariono beserta kader tangguh bencana setempat, LN-Heri
