Kai: Perppu Ormas Ciderai Demokrasi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Vice President Kongres Advokat Indonesia, Erman Umar mengatakan, bahwa Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Ormas merupakan kebijakan yang mencederai demokrasi Indonesia.

“Setiap saat Pemerintah bisa membubarkan organisasi apapun yang dimulai kritis, yang dianggap merugikan atau menjatuhkan wibawa pemerintah,” ujar Erman, Senin (24/7/2017).

Di samping adanya sanksi pembubaran organisasi oleh pemerintah tanpa melalui proses pengadilan, katanya, Perppu juga mempunyai sanksi pidana yang sangat berlebihan, sampai penjara seumur hidup terhadap anggota atau pengurus organisasi yang dianggap bertentangan dengan Perppu tersebut.

Padahal, menurut Ketua Forum Advokat Untuk Keadilan dan Demokrasi itu, Perppu seharusnya mengatur organisasi yang dapat mendorong kecerdasan dan kemajuan masyarakat dan bukan khusus ketentuan yang mengatur masalah pidana, layaknya peraturan mengenai Hukum Pidana.

“Perppu ini terkesan dibuat dalam kondisi agak panik, tak paham paniknya karena faktor apa. Tentu pemerintah yang lebih tahu,” katanya.

Perppu ini, lanjutnya, akan membuat daya kritis ormas menjadi lumpuh, karena dihantui pembubaran organisasi dan sanksi pidana yang berat terhadap anggota dan pengurus.

Dia berharap, semoga DPR dapat berpikir jernih demi demokrasi dan kemajuan bangsa. Jangan sampai DPR menerima dan mengesahkan Perppu ini sebagai UU.

“Perppu ini harus ditolak, jika UU Nomor 17 tahun 2013 dirasa sudah tidak memadai, silahkan Pemerintah dan DPR merevisi UU Ormas tersebut, sepanjang tidak menghambat proses pematangan demokrasi Indonesia,” pungkasnya. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Mon Jul 24 , 2017
LiraNews.Com