Kapitra: Terbitkan Perppu Ormas. Pemerintah Cabut Hak Rakyat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Indonesia merupakan negara Demokrasi yang berarti menitikberatkan kepada kedaulatan rakyat, kepentingan rakyat.

Sayangnya dengan menerbitkan Perppu No 2 tahun 2017 (Perppu Ormas), pemerintah dianggap sewenang-wenang mencabut hak rakyat, tanpa memberikan kesempatan pada rakyat untuk memberikan klarifikasi.

Hal ini dikatakan anggota tim Gerakan Nasional Pengawal Fatwa – Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), Kapitra Ampera terkait rencana mengajukan Judicial Review terkait Perppu No 2 tahun 2017 (Perppu Ormas).

Menurutnya, Pemerintah seakan-akan takut akan berjalannya fungsi due process of law.

“Sehingga secara otoriter menghilangkan adanya proses hukum yang adil terhadap pembubaran ormas seperti yang terjadi pada HTI,” ujarnya kepada media, Senin (24/7/2017).

Mulai hari ini, Kapitra menerangkan, GNPF-MUI) akan mengumpulkan dukungan ratusan organisasi masyarakat yang ada di Indonesia untuk mengajukan Judicial Review terkait Perppu tersebut.

Dia memperkirakan lebih dari 200 ormas yang akan mengajukan Judicial Review terkait perppu tersebut, dan 25 diantaranya telah mengkonfirmasi kesediannya.

“Dari jumlah tersebut, terdapat sudah sebanyak 25 ormas yang menkonfirmasi. Sampai hari Kamis (27/7/2017) kita tunggu dan kita ajukan Judicial Review ke MK pada hari Kamis,” kata Kapitra.

Penindakan dan sanksi terhadap ormas haruslah, ujarnya, diberikan terhadap ormas yang terbukti telah melakukan pelanggaran hukum.

“Dalam hal ini Pengadilan merupakan Institusi sah yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan,” jelasnya.

Sementara pada Perpu No 2 Tahun 2017 ini, tambahnya, aneh. Karena klausul penilaian pelanggaran ormas melalui Institusi Peradilan dihapus, sehingga otomatis sanksi pembubaran langsung dapat diberikan oleh pemerintah.

“Hal inilah yang menjadi tidak fair dan akan kuat dipengaruhi rasa like and dislike,” pungkasnya. LN-DIT

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60