Kebijakan Darurat Sipil Itu Kebijakan Politik

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ada wacana mengarah kepada kebijakan Darurat sipil berdasarkan PERPU No.23 tahun 1959 tentang Negara Dalam Bahaya.

“Sepertinya, ini kebijakan lebih mengarah pada kebijakan politik, dan pemberangusan hak demokrasi rakyat dalam berpendapat ” ujar Indra Munaswar Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerka Indonesia (DPN-FSPI), Selasa (31/3/2020).

Bisa jadi, lanjutnya untuk tujuan menggoalkan program yang selama ini banyak ditentang masyarakat seperti RUU Cipta Kerja yang berdampak merugikan pekerja/buruh. Apa tujuannya, masalah virus Corona malah dihadapi dg rencana Pemberlakuan Keadaan Darurat Sipil.

Jika benar Presiden akan memberlakukan Keadaan Darurat Sipil berdasarkan PERPU No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya dalam menghadapi wabah virus Corona yang nampaknya semakin mengganas, maka Presiden mestinya memberlakukan Karantina Nasional berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Dengan diberlakukan Karantina secara nasional, maka Pemerintah wajib memberikan makan manusia dan hewan. Di sini lah Pemerintah takut dan tidak mau karena akan mengeluarkan anggaran yang besar. Dan itu bisa dilakukan jika anggaran utk pembangunan ibukota baru dialihkan utk pembiayaan wabah Corona.

Sedangkan apabila menggunakan dalil Keadaan Darurat Sipil, maka Presiden sedikitnya dapat dua manfaat.
Manfaat pertama: Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran sangat besar utk ngurusin wabah Corona, karena dalam Perpu No. 23 tahun 1959 tidak diatur mengenai pembiayaan penangan wabah. Karena memang bukan urusanya.

Manfaat kedua: Pemerintah dapat langsung mengekang kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat dan kritik kepada Pemerintah, karena berdasarkan Pasal 17 Perpu No. 23/1959, disebutkan:

Penguasa Darurat Sipil berhak:
1. mengetahui semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor tilpon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan tilpon atau radio.

2. membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;

3. menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya tilpon, tilgrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

“Dengan menggunakan Pasal tsb, maka setiap orang tidak leluasa lagi menggunakan media sosial sesukanya. Karena Penguasa Darurat Sipil berhak menyita bahkan menghancurkan alat komunikasi tsb,” paparnya.

Kemudian, berdasarkan Pasal 18 Perpu, Penguasa Darurat Sipil berhak mengadakan ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus diminta idzin terlebih dahulu. lzin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Yang dimaksud dengan rapat-rapat umum dan pertemuan-pertemuan umum adalah rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan umum yang dapat dikunjungi oleh rakyat umum.

“Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu,” ujarnya.

Kekuasaan Penguasa Darurat Sipil semakin kebal anti peluru, karena berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 20Perpu, Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah, dan berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain. Itu artinya, segala yg dikerjakan atau kebijakan Pemerintah tidak bisa lagi dikoreksi atau didemo oleh masyarakat.

“Dari sisi ketenagakerjaan, dengan kekuasaan Penguasa Darurat Sipil yg begitu super, maka dapat dipastikan RUU Cipta Kerja yang sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat dan pekerja akan terbentuk secara mulus tanpa adanya gangguan berupa protes maupun demonstrasi karena dilarang dan jika melawan bisa langsung ditangkap,” kilah Indra Munaswar.LN-Mus.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60