Kejari Buol Gelar Rakor Tim Pakem di Double Elcafe Kanal

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews – Kejaksaan Negeri Buol Provinsi Sulawesi Tengah Melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang dilaksanakan di Double Elcafe Kanal Kelurahan Kali Kecamatan Biau, Rabu 6 Juli 2022.

Rapat Tim Pakem dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Buol, Lufti Akbar, SH, MH didampingi Kasi Intel Kejari, Usman Lauku, SH beserta staf jajaran seksi Intelijen.

Read More
banner 300250

banner 300250

Rapat diikuti oleh Pabung TNI Kodim 1305-08 Tolitoli dan Buol, Lettu.Inf Askari, jajaran Intelkam Polres Buol, Perwakilan Kantor Kemenag Kabupaten Buol yang juga mewakili MUI Buol, Richard Mukhsin, S.Ag, Kaban Kesbangpol, Drs. Mansyur Hentu Perwakilan Dinas Dikbud, Lin Rafiah Nur, S.Pd, Sofyam AB. Timumun, S.Ag dan Ilyas H.Elam.S.Sos selaku tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Lufti Akbar dikesempatan itu mengatakan, rapat ini dilaksanakan dalam upaya mengetahui secara dini perkembangan aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat.Jika ditemukan adanya kemungkinan penyimpangan atau gangguan Kamtibmas dapat segera diatasi.

Menurut Lufti Akbar dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang kuat bagi semua pihak utamanya stakeholder dalam upaya deteksi dan pencegahan dini terhadap keberadaan aliran kepercayaan dan keagamaan di Kabupaten Buol yang berpotensi terganggunya Kamtibum.

“Tugas Tim Pakem ada dua dimensi yakni pencegahan dan penegakan Hukum,” terangnya.

Lebih jauh dijelaskan Lufti Akbar, bahwa dimensi pencegahan dengan menggunakan teknik Intelejen sedangkan Dimensi penegakan Hukum menggunakan legal Tekhnis (penindakan),ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan Masyarakat dari gangguan apapun bentuknya, baik itu penodaan agama.

Tim Pakem bertujuan sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor: 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, menyatakan bahwa dalam bidang Ketertiban dan ketenteraman umum kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Serta langkah-langkah dan tata cara pengawasan pakem meliputi tindakan preventif.

“Peranan PAKEM kedepan harus lebih dititik beratkan pada peningkatan upaya upaya yang bersifat preventif dengan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum edukasi regulasi melakukan pendekatan keagamaan dan bekerjasama dengan instansi instansi Pemerintah lainnya serta institusi agama untuk pencegahan terjadinya kasus penodaan agama,” papar Lufti Akbar.

Adapun tugas dan fungsi pengawasan melalui tim Pakem, mencakup:

1.Aliran aliran keagamaan meliputi: Sekte, gerakan keagamaan, pengelompokan jema’ah keagamaan baik agama langit ataupun bumi

2.Kepercayaan Kepercayaan Budaya meliputi: Aliran kebatinan, kejiwaan, kerohanian/Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

3. Mistik Kejawen, Perdukunan, peramalan, paranormal dan metafisika.

Olehnya jelas Kajari, PAKEM merupakan manifestasi intervensi negara dalam kehidupan beragama masih dirasakan relevan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. “Untuk itu pentingnya forum forum diskusi sosialisasi antar umat beragama baik pelaksanaanya di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa hingga pelosok agar lebih cepat mengenai sasaran,” ujarnya.

“Untuk itu juga diperlukan kerjasama, sinergi yang kuat antar instansi instansi terkait dengan masyarakat yang harus turut ikut andil dalam pengawasan dan harus berperan aktif, cepat dalam melakukan pelaporan guna dapat cepat dilakukan saran tindakan demi tercipta nya kondusifitas di masyarakat khususnya di Kabupaten Buol dengan tetap merawat dan menjaga dan menjunjung tinggi nilai nilai Budaya dan kearifan Lokal,” jelas orang nomor satu di jajaran Adiyaksa Buol.

Sejumlah saran dan masukan disampaikan pada kesempatan itu oleh peserta rapat, pada intinya memberikan dukungan penuh, bersinergi, berkordinasi dan berkolaborasi dalam rangka deteksi dini segala potensi bertumbuh kembangnya aliran kepercayaan dan keagamaan yang menyimpang yang dapat mengganggu Kamtibum dan secara nyata bertentangan dengan norma norma agama dan Pancasila sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. LN-Syabru

Related posts