Kejari Namlea Diduga Dapat Jatah Rp.15 – 20 Juta Setiap Bulan, Dari Kasus Setda Kab. Buru

  • Whatsapp
banner 468x60

Maluku, LiraNews – Kasus Setda Buru yang heboh akhir-akhir ini, harus menjadi perhatian kita bersama. Tersangka Drs. Ahmad Assagaf mantan Sekda Buru, & La Joni Ali, SH, bendaharawan pengeluaran Setda Buru, kini sedang menjalani persidangan pada PN Ambon.

Kedua tersangka diduga telah melakukan serangkaian perbuatan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah Pemkab Buru. Perbuatan mana dilakukan anta ra tahun 2016, 2017 & 2018.

Ada penyimpangan yang terjadi sehingga anggaran di mark up, karena belanja lebih tinggi dari pagu anggaran untuk belanja perawatan kendaraan bermotor, & sewa perlengkapan peralatan kantor sbsr Rp. 183 juta.

Kemudian ada belanja yang di pertanggung jawabkan untuk ke giatan yang tidak dilaksanakan ( fiktif ) pada kegiatan belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja sewa sarana mobilitas, & sewa perlengkapan peralatan kantor sebesar Rp. 11,1 Milliar. Dana sebanyak ini ternyata telah terpakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kalau dilihat dari data yang ada pada LSM LIRA Maluku, dari dana ini tidak hanya dinikmati oleh pejabat-pejabat teras pada Pemkab, seperti Bupati Buru, tapi juga ada pejabat2 eselon 2 yang juga turut menikmati, bahkan turut bersama merancang skenario dengan memuluskan dana miliaran rupiah kepada salah satu instansi vital, demi menaikan citra/gengsi dari Pemkab.

“Aliran dana ini tidak hanya sam pai disini. Ibarat aliran air, dana ini mengalir dari hulu hingga ke hilir sampai jauh. Jauhnya aliran ini juga mampir pada institusi penegak hukum,” ungkap Gubernur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating.

Atas perintah Bupati Buru kepada Assagaf, untuk memberikan dana sebesar Rp. 15 juta hingga Rp. 20 juta kepada Kejari Namlea. Tidak jelas dana ini digunakan untuk apa. Siapa yang menerima, & apakah dana yang diterima ini tercatat dalam buku kas Kejari.

“Tapi yang jelas pihak Kejari harus jelaskan kepada masyarakat penggunaan dari dana ini. Dikhawatirkan jangan sampai jatah yang diterima setiap bulan ini akan membuat pihak Kejari menjadi lesu & tidak berdaya untuk memproses kasus2 yang melibatkan Pemkab Buru,” ucap Jan.

Kejati Maluku juga diminta untuk audit serta meminta pertanggungan jawab dari Kejari Namlea, atas dana-dana yang telah diterima selama ini dari Pemkab Buru.

“Kalau ternyata dari hasil audit ada pihak2/oknum yang terbukti telah melakukan praktek2 terselubung dengan Pemkab Buru, supaya diambil tindakan tegas, demi untuk menjaga marwah & wibawa korps Adyaksa dimata masyarakat,” tegas Jan. LN-ASS

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60