Jakarta, LiraNews.com – Keputusan PDI Perjuangan (PDIP) mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, Bobby Nasution, hingga Effendy Simbolon dan kader lainnya (total 27 orang) mendapat respon beragam dari publik, termasuk para warganet.
Banyak yang bertanya, kenapa pecatan itu baru dilakukan? Bukankan sikap berseberangan itu sudah terjadi sejak masa pencalonan Pilpres 2024?
Menjawab hal itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus mrnjelaskan sisi-sisi ideologis dan rasional yang luput dari perhatian publik. Bukan hanya dalam kalkulasi politik, juga moral dan etis bernegara.
“Saya menyatakan Kita memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai Presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy Sitorus dalam keterangan Selasa (17/12/2024).
Deddy menjelaskan, setelah Pilpres dan Pileg selesai, PDIP ingin fokus dan konsentrasi untuk menghadapi Pilkada sebagai agenda politik nasional.
Baru setelah pilkada selesai, lanjut Deddy, PDIP baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan Partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai.
“Jadi proses ini bukan khusus hanya soal Jokowi dan keluarga tetapi kader-kader di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Deddy juga mengingatkan PDIP tidak ingin ada narasi-narasi jahat, melakukan pemecatan karena anak mantu beliau (Jokowi) bertarung di pilpres dan pilkada atau tidak siap berkontestasi.
“Jadi tentu yang terbaik adalah melakukan pemecatan setelah semua kontestasi politik selesai. Sehingga jelas dan tegas bahwa proses ini semata-mata untuk menegakkan aturan dan disiplin partai,” tuntas Deddy Sitorus.