Kepala Daerah Ramai-ramai Tolak Omnibus Law

  • Whatsapp
Ridwan Kamil minta pemerintah pusat keluarkan Perppu tolak Omnibus Law
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Arus penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja semakin desar dan sulit dibendung. Bahkan sejumlah Kepala Daerah ikut menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang memicu demonstrasi besar-besaran tersebut.

 

Read More

banner 300250
Demo tolak Omnibus Law

Berikut Gubernur Penolak Omnibus Law:

1. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Ridwan Kamil mengirimkan surat kepada pemerintah pusat, dalam hal ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta kepada Pimpinan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh Tingkat Provinsi.

Pada intinya mendesak agar pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perrpu) pembatalan UU Omnibus Law.

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menyampaikan asipirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan dengan tegas Menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-undang,” kata Kang Emil.

Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat

2. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

Penolakan terhadap Omnibus Law disampaikan oleh Sutarmidji melalui akun media sosial yang banyak mendapat jempol netizen. Pada intinya meminta Presiden Joko Widodo segera mengeluarkan Perppu pembatalan Omnibus Law.

“Saya Gubernur Provinsi Kalimantan Barat dengan ini mohon kepada Presiden untuk secepatnye mengeluarkan Perppu yang menyatakan mencabut Omnibus Law,” kata Sutarmidji.

Sutarmidji, Gubernur Kalbar

3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Desakan para buruh dan mahasiswa DI Yogyakarta juga disikapi juga oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia siap meyurati Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan penolakan buruh terhadap Omnibus Law.

“Aspirasi dari warga masyarakat khususnya buruh/pekerja, saya sanggupi dengan surat yang akan ditandatangani Gubernur sebagai respons dari aspirasi mereka (penoalakan Omnibus Law),” kata Sultan.

Sri Sultan HB X

4. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Anies Baswedan sempat turun ke tengah-tengah demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Ia ditemani Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman.

Namun, Anies hanya mengatakan AKAN meneruskan aspirasi mahasiswa dan buruh yang berunjuk rasa menolak omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke pemerintah pusat.

“Teman-teman sekalian ingatlah bahwa yang namanya menegakkan keadilan kewajiban kita semua dan anda semua sedang menegakan keadilan,” ucapnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

5. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Irwan Prayitno menolaknOmnibus Law dengan menyurati DPR RI tanggal 8 Oktober 2020. Dalam surat bernomor 050/1422/Nakertrans itu, ia menyampaikan bahwa pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020 mendapat penolakan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Sumatera Barat.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan aspirasi dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang menyatakan menolak disahkannya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dimaksud,” terang Irwan.

Demo besar-besaran para buruh, pekerja, mahasiswa, pelajar dan elemen masyarakat

Selain gubernur, ada puluhan bupati dan wali kota yang menolak Onmnibus Law:

1. Bupati Bandung Dadang M. Nasseer.
2. Bupati Bandung Barat Aa Umbara.
3. Walikota Bandung Oded Muhammad.
4. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi.
5. Bupati Subang H Ruhimat.
6. Bupati Garut Rudi Gunawan.
7. Bupati Tegal Umi Azizah.
8. Bupati Limapuluh.
9. Kota Irefendi Arbi.
10. Wali Kota Malang Sutiaji.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60