Bontang, Liranews – Bertandang ke Kantor Kepala Dinas Kesehatan di bilangan Jl. Jend. Ahmad Yani Gedung PSC Center Kota Bontang pada medio (9-01-2023) lalu, awak media Liranews.com mendapat sambutan yang hangat sekali dengan senyuman yang khas dan ramah dari tuan rumah dr. Totoek Pribadi Ekowati, M.Kes.
Dengan sabar dr.Totoek menjelaskan satu persatu dengan sangat detail dan lancar berbagai hal yang ditanyakan oleh awak media. Hal itu membuat kami kagum atas penguasaan materi yang begitu luas dari orang nomor satu di Dinas Kesehatan Kota Bontang tersebut. Namun demikian penguasaan materi yang luas dan detail tersebut menjadi sangat wajar mengingat sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, dr. Totoek telah malang melintang melakukan Tour of Duty mengisi berbagai posisi dan jabatan mengabdi selama lebih dari 17 tahun di Dinas Kesehatan Kota Bontang.
Obrolan semakin serius ketika memasuki pembahasan tentang layanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Kelas 2A Kota Bontang, sambil menerawang jauh ke belakang dr. Totoek menceritakan bagaimana perjuangannya saat masih menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Kota Bontang, ditengah masih minimnya anggaran, RSUD dihadapkan pada persoalan atas layanan kesehatan terhadap warga binaan Lapas yang jumlahnya mencapai ribuan orang, dengan 70% lebih adalah warga Kab. Kutai Timur dan Kab. Kutai Kartanegara, sementara selebihnya hanya sekitar 30% saja yang warga Kota Bontang. Dan yang lebih memprihatinkan lagi sebagian besar dari mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dari BPJS.
Hal itu menjadi salah satu masalah berat bagi RSUD Kota Bontang, obrolan semakin berkembang pada situasi yang dilematis bagi Pemerintah Kota Bontang atas persoalan tersebut. Bahwa berdasarkan UUD’45 Pasal 28H disebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layananan kesehatan yang memadai, hal ini tidak terkecuali bagi warga binaan penghuni Lapas. Tidak sedikit dari penghuni lapas yang sakit membutuhkan layanan rujukan di RS namun masih terkendala biaya. Oleh karena itu kesehatan penghuni Lapas Kelas IIA yang ada di Wilayah Kota Bontang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan secara kewilayahan yang harus selalu aktif dikoordinasikan dengan Klinik Kesehatan Lapas.
Dalam hal keterbatasan anggaran kesehatan di Lapas, Dinas Kesehatan menyiasati dengan Program BPJS Kesehatan Penerintah, dimana disebutkan pada tahun 2019 seluruh masyarakat Indonesia harus 100% UHC. Artinya seluruh masyarakat Indonesia harus masuk dalam cakupan semesta BPJS. Bagi Penghuni Lapas yang berasal dari beberapa daerah dilakukan pendataan, hasilnya diperoleh data yang terbesar dari Kabupaten tetangga kita yaitu Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, oleh karena itu pada tahun 2022 Dinkes pernah bersurat ke Pemerintah Kota untuk dapat difasilitasi oleh Komisi II, DPRD Kota Bontang melakukan koordinasi dengan DPRD Kab. Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, guna membahas pembiayaan warganya yang kebetulan saat ini menjadi warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kota Bontang dengan masa tahanan yang tidak singkat dan ada kemungkinan jatuh sakit sehingga memerlukan penanganan medis yang memadai, untuk itu diperlukan Jaminan Kesehatan BPJS kepada yang bersangkutan melalui persetujuan anggaran di Pemerintah Kabupaten masing-masing.
“Alhamdulillah dengan itikad dan maksud yang baik itu akhirnya dapat tersampaikan, gayung bersambut antara Pemerintah dan DPRD sehingga saat ini kedua Pemerintah Daerah tersebut telah menganggarkan BPJS Kesehatan bagi warga mereka yang berada di Lapas Kelas IIA Bontang” demikian dr. Totoek menjelaskan. Hal ini tentu menjadi catatan prestasi tersendiri bagi dr. Totoek dimata masyarakat, khususnya para penghuni Lapas Kelas IIA Kota Bontang.
Dengan demikian dr. Totoek berharap hal ini dapat menunjukkan eksistensi negara hadir bagi setiap warganya walau dalam kondisi apapun juga. Untuk selanjutnya tinggal dilakukan evaluasi secara periodik oleh Dinas Kesehatan guna memastikan program tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya dan mampu memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Demikian pungkasnya mengakhiri wawancara.
Terima kasih dr. Totoek Pribadi Ekowati, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang.
(LN/EY)
