Ketika Presiden LSM LIRA Bicara Undang-Undang HIP dan Tambang di Bongsel

Jakarta, LiraNews – Presiden LSM LIRA HM. Jusuf Rizal melantik Dewan Pimpinan Wilayah LSM LIRA Sulut. Acara tersebut berlangsung di kantor pusat DPP LIRA , Gedung Gajah, Jalan Soepomo, Tebet Jakarta Selatan, Sabtu 27 Juni 2020.

Tampak hadir Efendi Mokodompit Korwil LSM LIRA Sulut , Yossy S Manoppo Gubernur LSM LIRA Sulut dan pengurus wilayah LSM LIRA Sulut. Ketua DPD Perempuan LIRA Bekasi Ari Astuti Subadi, Pendiri dan Dewan Penasihat LSM LIRA Mayjen P Arief Siregar dan sejumlah pengurus DPP LSM LIRA.

“Sebenarnya pelantikan ini berada di wilayah Sulut. Karena kondisinya seperti ini maka pelantikan kita lakukan disini (DPP LSM LIRA),” ujar JR sapaan akrab Jusuf Rizal.

Kata dia, pelatikan saat pandemi Covid-19 ini juga efisien. Pertama adalah efisiensi apa yang diberikan Tuhan itu ada hikmahnya. Kedua, DPP LSM LIRA juga tidak bisa kesana (Sulut) lebih susah di suasana saat ini. Ketiga, jarak dan waktu tidak boleh lagi menjadi kendala untuk beraktifitas terutama wartawan.

Seperti yang disampaikan Gubernur LSM LIRA Sulut terkait persoalan tambang di Bongsel. JR pun meresponnya dengan positif.

Pertama, ada ide ingin membangun negeri ini, karya anak bangsa, hasil karya merah putih. LSM LIRA mendukung apa yang dihadapi LSM LIRA Sulut, karena LSM LIRA hadir. Hadir lebih kuat untuk merah putih.

Kedua adalah, kasus-kasus pertambangan itu luar biasa di daerah. Luar biasa karena ada mafia di pertambangan, contoh, Menteri Pertambangan Jero Wacik masuk bui karena ada mafia. Ini persoalan luar biasa dan hal ini m jadi kendala. Ini juga terjadi di wilayah lain seperti Madina, Mandailing Natal.

Persoalan tambang tidak selesai karena masih ada elite-elite politik yang menggunakan ini untuk kepentingan kelompok dan golongannya.

“Jadi LSM LIRA meminta kepada Menteri ESDM agar mensosialisasikan peraturan pertambangan kepada masyarakat. Masyarakat memiliki hak-hak tanah itu tidak gampang dibodohi. Perlu LSM LIRA suruh turun sosialisasikan undang-undang,” katanya.

Berikutnya, adalah jika pertambangan yang ada persoalan, maka LSM LIRA mendorong hukum ini berjalan. Kalau ada isu perijinan dan mereka melakukan eksplorasi yang tidak semestinya maka LSM LIRA ikut mengawasi. Apapun alasannya LSM LIRA adalah bagian dari Jokowi- Amin pada Pilpres 2019 lalu lewat Presiden Center.

Tapi, LSM LIRA adalah azas yang pro pemerintah tapi profesional, kritis, konstruktif dan independen. Dimanapun LSM LIRA berada selalu independen. Alasannya, kehadiran Presiden Center juga tentu tidak semuanya juga satu suara dan dia terbiasa dengan perbedaan itu. Namanya juga negara demokrasi.

“Itulah esensi hadirnya LSM LIRA. Tidak membahas latar belakang suku, agama dan golongan. Kita adalah Merah Putih, “tambahnya.

LSM LIRA minta kepada Gubernur LSM LIRA Sulut segera membentuk Camat LSM LIRA, Bupati LSM LIRA, Walikota LSM LIRA. Bahkan untuk membangun jaringan LSM LIRA nanti akan mengunci Brikom, Brigadir Komando LIRA, itu dibentuk sampai pada hal yang kecil.

LSM LIRA juga menantang pemerintah untuk mencabut undang-undang HIP atau Haluan Idiologi Pancasila karena tidak penting buat negeri ini urusannya. Tidak penting karena sudah ada undang-undang peraturan-peraturan yang yang mengawal agar negeri ini bebas dari paham komunis ke kiri dan lain-lain.

“Enggak penting. Menghabiskan energi kita untuk membahas begitu. Sudah ada undang-undang lama yang mengikat itu. Jadi nggak perlu lagi. Saya rasa inilah sikap kita. Jadi sekali lagi, saya berharap ada kader LSM LIRA menjadi pemimpin dan bisa melakukan agen perubahan untuk kemajuan bangsa,” pungkasnya. LN-AZA.