Ketua DPR RI Tegaskan Produk Omnibus Law Harus Bermanfaat Bagi Rakyat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, dirinya tidak mempersoalkan usulan beberapa fraksi di DPR RI yang menginginkan agar pembahasan Omnibus Law tidak terburu-buru.

Hal tersebut disampaikan Puan kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (10/2/2020).

Puan mengatakan, yang terpenting dari semua proses pembahasan terkait Omnibus Law ini adalah dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat.

“Terkait dengan Omnibus Law saya sebagai Ketua DPR RI berharap, apa yang dibahas di DPR RI akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat, jadi masalah waktu apabila dapat kita selesaikan dengan cepat ya tentu saja kita lakukan dengan cepat,” kata putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.

Puan menegaskan, jangan sampai produk Omnibus yang dihasilkan menimbulkan prasangka dan kerugian bagi rakyat Indonesia.

“Hanya saja jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka dan kerugian bagi rakyat dan jangan sampai tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Jadi cepat akan lebih baik namun tidak terburu-buru pun akan lebih baik lagi,” tandasnya.

Puan sendiri mengaku, dirinya belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait Omnibus Law.

“Saya belum terima karena mungkin ada mekanismenya, kalau sudah kita terima tentunya akan segera kita tindak lanjuti sesuai dengan mekanismenya,” ungkapnya.

Karena Omnibus Law sudah masuk dalam prolegnas, ucap Puan, tentu saja Omnibus Law akan menjadi salah satu prioritas yang akan dibahas di DPR RI.

“Namun bagaimana, dengan siapa, apakah di komisi atau di Baleg tentu saja harus melalui mekanisme yang ada,” tegasnya.

Menurut anggota DPR RI asal Dapil Jateng 5 tersebut, pemerintah harus melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat, karena Omnibus Law merupakan inisiatif dari pemerintah.

“Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat, karena ini adalah inisiatif pemerintah, tentu saja saya berharap pemerintah dapat mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik, sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak-tidak,” imbuhnya.

Puan menghimbau, jangan sampai produk yang dihasilkan dalam Omnibus Law melenceng dari draf yang dibahas di DPR RI, lantaran akan menimbulkan prasangka yang tidak baik di mata masyarakat.

“Jangan sampai draf yang dibahas
di DPR secara resmi apa, namun kemudian yang keluar di publik itu lain, itu kan yang akan menimbulkan prasangka yang negatif,” sarannya.

Wacana Kepulangan WNI eks ISIS

Terkait rencana Pemerintah RI untuk memulangkan para WNI eks kombatan ISIS di Suriah, Puan mengingatkan, agar pemerintah harus mencermati terlebih dahulu status para eks kombatan ISIS tersebut.

“Yang pasti adalah kita harus cermati dulu! Apakah 600 orang Indonesia ini memang masih memiliki paspor, apakah mereka dengan sukarela meninggalkan paspor Indonesianya untuk kemudian pergi ke suatu negara untuk kemudian menjadi anggota ISIS, itu yang pertama harus kita cermati,” urai mantan Menko PMK ini.

Kemudian, ujar Puan, apakah masih ada keinginan dari mereka untuk kembali ke Indonesia untuk menjadi WNI.

“Jangan terburu-buru kita lihat dulu situasi dan kondisi mereka di sana dan apakah mereka masih mengakui mereka masih WNI, kalau dirinya saja tidak mengakui menjadi WNI,” terangnya.

Puan menyarankan, Pemerintah RI hendaknya melakukan langkah-langkah antisipatif terkait wacana pemulangan para mantan anggota ISIS tersebut.

“Kalau ternyata tidak maka pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang lebih antisipatif untuk dapat memulangkan mereka, jadi jangan terburu-buru,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60