Ketua Komisi III DPR RI Bantah Membah RKUHP dan RUU PAS Selama Pandemi Covid-19

Jakarta, LiraNews – Pemerintah Indonesia terus menggalang upaya untuk menanggulangi dan memutus penyebaran virus corona atau Covid-19.

Salah satunya lewat keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menganggarkan dana sebesar Rp405,1 triliun sebagai upaya meminimalisir dampak wabah Covid-19.

Anggaran itu akan dialokasikan untuk dana kesehatan sebesar Rp75 triliun, sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial atau social safety net, dan alokasi Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan.

Selain itu, ada dana Rp150 triliun yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan usaha.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery, Senin (6/4/2020).

Herman menyatakan, pandemi Covid-19 memang membutuhkan penanganan ekstra serius, fokus terbesar harus diarahkan untuk membendung penyebaran wabah yang telah merusak hampir seluruh tatanan hidup selama ini.

Namun, lanjut Herman, bukan berarti pekerjaan lain jadi boleh terbengkalai begitu saja.

“Dalam konteks Komisi III DPR RI yang saya pimpin, salah satu pekerjaan yang tetap kami jalankan tak lain mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP dan RUU Pemasyarakatan (PAS),” katanya.

Menurut politisi PDIP tersebut, hal ini perlu dilakukan karena kedua RUU tersebut memang sudah masuk dalam agenda pembahasan di masa persidangan III Tahun Sidang 2019-2020.

“Hal ini sesuai dengan kesepakatan di Badan Legislasi pada saat dimasukkan dalam carry over,” sambungnya.

Tentu sebuah kebetulan, jelas Herman, yang tentu saja tidak menyenangkan, bila di masa persidangan ini terjadi pandemi Covid-19.

“Hanya, seperti saya sampaikan sebelumnya, bukan berarti DPR harus berhenti bekerja,” tandasnya.

Herman mengaku, dirinya memahami rencana pembahasan ini menuai kontroversi di tengah masyarakat.

“Namun, saya menilai kontroversi ini lebih karena anggapan bahwa DPR akan menyelesaikan RKUHP dan RUU PAS ini dalam waktu seminggu untuk kemudian dibawa dalam pengambilan keputusan,” terangnya.

Herman menegaskan, faktanya tidak seperti yang dikabarkan selama ini.

“Kami di Komisi III DPR belum bicara soal penyelesaian. Komisi III DPR RI hanya meminta persetujuan kepada pimpinan DPR untuk dimulainya pembahasan kedua RUU tersebut berdasarkan raker bersama Menkumham pada awal April 2020,” ungkapnya.

Herman menilai, apa yang dilakukan Komisi III DPR RI adalah pembahasan sejumlah pasal kontroversial, bukan untuk mengambil keputusan tingkat 2.

“Pasal-pasal krusial tersebut yang kemudian akan didiskusikan dengan dibahas oleh masing-masing Panja di Komisi III. Jadi, tidak mungkin selesai dalam waktu seminggu,” urainya.

Sebagaimana yang juga pernah saya sampaikan sebelumnya, tutur Herman, pembahasan RKUHP dan RUU PAS ini tetap akan melibatkan semua stakeholder terkait.

“Mekanismenya memang demikian, Komisi III akan memanggil semuanya untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU),” tambahnya.

Herman mengungkapkan, Indonesia, sebagaimana banyak negara lain di dunia, tengah menghadapi masa-masa sulit.

“Beban yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat bertambah. Tentulah tidak perlu menambah beban tersebut dengan kekeliruan persepsi akibat informasi yang keliru,” pungkas legislator asal Dapil NTT 2 tersebut. LN-RON