Ketua Kpu: Parpol Disebut Mendaftar, Setelah Persyaratan Lengkap

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Partai politik (parpol) yang ingin menjadi peserta Pemilu 2019 wajib mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan yang disebut mendaftar itu setelah dokumen persyaratan lengkap.

“Apabila datang mendaftar tetapi dokumen belum lengkap, maka belum bisa dilakukan pendaftaran, dan diminta mendaftar setelah dokumen sudah lengkap,” ujar Komisioner KPU RI Hasyim Asy’ari.

Pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2019, jelasnya, dilakukan sentralistik. Artinya pendaftaran dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol di KPU, sedangkan parpol di daerah adalah menjadi bagian dari DPP.

Sementara itu khusus untuk daftar nama anggota parpol beserta dokumen salinan kartu tanda anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan parpol yang pernah lulus verifikasi, tidak perlu diverifikasi lagi, sehingga parpol peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi lagi sepanjang telah memenuhi syarat. Kalau 2014 ada 33 provinsi, sekarang telah menjadi 34 provinsi, berarti masih ada yang perlu diverifikasi,” jelas Hasyim yang juga membidangi Divisi Hukum di KPU RI.

Hasyim juga menegaskan, KPU bekerja dengan asas akuntable dan transparan. Akuntable tersebut ada dua aspek, yaitu artinya bekerja dengan penuh tanggungjawab dan apa yang sudah dikerjakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, semua hasil kinerja tersebut harus bisa diakses oleh semua pihak.

“KPU juga harus bekerja berdasarkan aturan dan SOP yang sudah ditetapkan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, hal itu harus berjenjang, KPU Kabupaten/Kota bertanya ke KPU Provinsi, apabila belum bisa terjawab, baru ke KPU RI,” kata Hasyim.

Hasyim juga meminta parpol segera menugaskan pengurus parpol yang diberi mandat menjadi petugas penghubung dengan KPU. Selain itu, parpol juga harus segera membuat SK atau Surat Tugas atau Surat Mandat kepada operator yang ditugaskan mengoperasikan aplikasi Sipol.

Operator tersebut harus dengan surat resmi dari parpol, tambah Hasyim, agar tidak terjadi salah orang, salah pihak, dan memang resmi ditugaskan dari parpol. Hal itu penting karena operator tersebut yang akan diberi buku manual panduan dan kunci akses parpol ke aplikasi Sipol.

“Kenapa pemenuhan syarat ini menjadi penting, karena KPU sudah melaksanakan tiga tahap sosialisasi dan ujicoba sipol, namun dari 73 parpol yang terdaftar di Kemenkumham belum semuanya bisa hadir. Banyak pengurus dan alamat berubah, sehingga update hal ini menjadi penting,” jelas Hasyim di depan para operator sipol dari parpol.

Pada sosialisasi dan ujicoba tahap I, dari 73 parpol, undangan hanya bisa terkirim ke 31 parpol dan 31 parpol hadir. Pada tahap II, undangan terkirim ke 34 parpol, dan 34 parpol hadir. Kemudian pada tahap III ini, undangan terkirim ke 31 parpol, dan 31 parpol hadir.

“Sisanya, alamat sudah tidak jelas dan tidak bisa dihubungi,” pungkas Hasyim. LN-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60