Kh Cholil Ridwan: Pak Harto Tampil Untuk Selamatkan Nkri

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – Dewan Pendiri dan Pengasuh Pengajian Politik Islam (PPI), KH. Cholil Ridwan mengatakan, Partai Komunis Indonesia (PKI) itu bertentangan dengan Pancasila karena gerakan pemberontakan tahun 1948 dan 1966. Dirinya juga berpendapat, seminar 65 di gedung LBH semestinya memang tidak perlu diadakan, apalagi tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat.

Kalau kemudian kegiatan tersebut diprotes, hal ini dikarenakan masyarakat melihat peristiwa tahun 1948 dan 1965 adalah sejarah bangsa yang tak ingin dilupakan.

“Makanya mereka berusaha membubarkan seminar itu, dan kalau kemudian berakhir ricuh sangat disayangkan,” sebutnya kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Dirinya juga merasa heran, kenapa LBH selalu menjadi tempat acara seperti itu. Mestinya, LBH juga menyadari hal itu bahwa bertengangan dengan fakta sejarah.

“LBH seharusnya paham dan ikut adil untuk tidak menimbulkan kegaduhan, karena kalau tempatnya dipakai untuk seminar itu pasti akan didatangi masyarakat memprotes,” sebutnya.

Terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu kalau PKI muncul akan digebuk. Cholil berpendapat, mungkin yang dimaksud Presiden Jokowi adalah mencari PKI yang benaran.

“Memang nggak ada, kalau PKI-PKI yang benaran tahun 65 itu. Kalau yang digebuk begitu memang nggak ada. Tapi semacam seminar itu, siapa tokoh yang diundang tokoh membela PKI atau turunannya itu ada,” ujar Cholil.

Cholil mengingatkan, mestinya unsur-unsur yang berbau aroma komunis diwaspadai, jangan sampai muncul lagi. Karena yang namanya aktivis gerakan ideologisnya tentu saja mereka tidak akan menggunakan nama PKI benaran, dan gaya gerakannya juga tidak mungkin sama dengan yang sudah-sudah. Mereka akan merubah gayanya, kalau dulu itu formal sekali.

”Kalau sekarang, saya pikir aromanya sudah mirip dengan aroma tahun 60-an,” katanya.

Kalau ada yang menyudutkan bahwa film G30S PKI adalah pemutarbalikan fakta sejarah oleh orde baru, dirinya tidak sependapat. Cholil menegaskan, kalau ulama sepakat bahwa film itu merupakan fakta pemberontakan G30S PKI yang sudah diakui sebagai sejarah.

“Kalau kemudian ada yang mengklaim film itu adalah pemutar balikan sejarah yang dilakukan oleh Pak Harto, mestinya semasa beliau hidup kalau mau klaim, jangan setelah beliau wafat,” sebut Cholil.

Cholil pun menegaskan, keputusan MPR yang mengeluarkan TAP MPRS No 25 Tahun 1966, tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan melarang komunisme, sangatlah jelas.

”Ulama pada saat itu sejalan dengan Pak Harto. Bahwa Pak Harto tampil untuk menyelamatkan NKRI dari perebutan kekuasaan oleh PKI. Pendapat saya pribadi pun, pak Harto adalah pahlawan pada tahun 65 menyelamatkan NKRI. Saya juga heran kenapa film G30S PKI tidak diputar lagi,” tegas Cholil.

Namun, kini ada arahan agar di lingkungan institusi TNI untuk nonton bareng (Nobar) film G30S PKI. Cholil pun menyambut baik. Menurutnya, sejarah itu jangan mendiskreditkan, pemutaran film itu untuk mengingatkan kembali kepada anak bangsa jangan sampai peristiwa itu kembali terulang karena sangat menyakitkan. Yang menjadi korbannya adalah Jenderal Angkatan Darat, seperti Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Abdul Haris Nasution, dan lainnya.

”Pemutaran film G30S PKI itu menunjukkan sejarah yang sebenarnya. Bahwa waktu itu korbannya nyata para jenderal di Lubang Buaya,” kata Cholil.

Cholil juga berpesan Museum Lubang Buaya itu jangan sampai dibongkar karena itu bukti sejarah bangsa yang harus diketahui oleh generasi muda. Sehingga ketika mereka berkunjung menjadi tahu kalau disana telah terjadi pemberontakan dengan terbunuhnya para jenderal.

Cholil berharap agar pemerintah berpihak kepada aspirasi rakyat dan umat. Apalagi komunis itu pada hakekatnya atheis menolak semua agama. Bagi mereka, agama adalah racun. Indonesia ini penduduknya mayoritas Muslim, bagaimanapun negara harus melindungi agama yang dipeluk oleh mayoritas.

Dikatakan dia, umat Muslim Indonesia perlu iri kepada saudara Muslim di Malaysia dan Brunai. Malaysia menjadikan Islam sebagai agama negara. Kemudian ketika ada non Muslim datang ke rumah-rumah Muslim membawa brosur langsung ditangkap, begitu juga ketika syiah mengadakan acara, pemerintahnya bersikap tegas karena memang melindungi.

Semestinya, menurut dia, walaupun Indonesia bukan kerajaan, walaupun Islam bukan agama negara. Tapi Pancasila itu bertumbuh pada agama dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka pemerintah wajib melindungi agama.

”Nah, kalau PKI dibiarkan kemudian tumbuh lagi, nanti agama akan habis dengan cara kekuasaan dan politik mereka. Agama makin disudutkan,” pungkasnya. LN-DIT

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue Sep 19 , 2017
LiraNews.Com