Komisi A Belum Terima Surat Pengunduran Diri Eric Cahyadi Sebagai ASN

  • Whatsapp
banner 468x60

Surabaya, LiraNews – Masa pendaftaran calon Walikota pada pilkada Surabaya sudah terlampaui. Namun hingga sekarang salah satu Calon Walikota Eric Cahyadi belum menyerahkan surat kepenguduran dirinya sebagai Aparat Sipil Negera (ASN).

Hal itu ditegaskan oleh salah satu anggota komisi A DPRD Kota Surabaya Bahtyar Rifai. Dia mengatakan, dikarenakan tahun ini adalah tahun politik. Maka diperlukan pakta integritas bagi seluruh ASN Pemkot Surabaya.

“Jadi pakta integritas ini sangat perlu guna netralitas bagi ASN tersebut,” kata Bahtiyar Rifai di Gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (23/9/2020).

Wakil Ketua Fraksi Gerindra ini menjelaskan, bahwa di Pilkada Surabaya ada salah satu calon ASN dari Pemkot Surabaya. Dia hingga sekarang masih belum menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kepala Bappeko kota Surabaya. Dimana, seluruh otak pembangunan Surabaya ada di bappeko. Takutnya ada proyek kemasyarakatan yang bisa diklaim atau digunakan untuk kepentingan politiknya.

“Komisi A berharap melalui inspektorat Surabaya maupun Bawaslu harus ketat melihat aturan yang ada,” terangnya

Harusnya, masih kata pria keturunan arab ini menegaskan, sebagai ASN harus netral bisa menjaga kenetralan di Pilkada Surabaya. ” Sebab, salah satu calon ASN ini mengakui bahwa dia tidak mendaftar. Tapi pada keyataannya mereka mendaftar di pusat. Kenapa justru sampai kecolongan, mestinya Bawaslu dan Inspektorat ini harus menindaklanjuti. Saya kira pemkot dan bawaslu harus netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2020,” ungkapnya.

Menurutnya, Komisi A sampai saat ini belum mengetahui surat pengunduran diri Eri Cahyadi secara legalitias. Ketika ASN ini sudah berhenti otomatis segala bentuk fasilitas harus dilepas. Jangan sampai ada kesan APBD dibuat kampanyenya.

“Intinya ASN harus netral,” tukasnya.

Senada dikatakan Ketua Komisi A Pratiwi Ayu Khrisna meminta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya harus bersikap netral di dalam proses tahapan bakal calon peserta Pilkada Surabaya.

“Kami sejak awal sudah memanggil Bagian Pemerintah dan BKD untuk harus betul-betul netral,” kata Pratiwi Ayu Khrisna.

Pratiwi Ayu mengingatkan, bahwa bahaya untuk kali ini ASN Pemkot Surabaya untuk bermain-main. Apalagi ada bakal pasangan calon (bapaslon) Pilkada Surabaya ada dari peserta ASN.

“Sebelumnya, jauh hari mereka (ASN, red) sudah jalan terus apakah menggunakan APBD atau yang lainnya. Itulah tujuan kami di Komisi A untuk mengkritisi hal tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Basari mengatakan, soal usulan penetapan pakta integritas dari Komisi A DPRD Kota Surabaya akan segera ditindaklanjuti ke Pemkot Surabaya.

“Jadi masukan dari Komisi A ini soal pakta integeitas bagi ASN segera kita sampaikan ke Pak Sekda sebagai pimpinan tertinggi ASN,” ucapnya.

Terkait sanksi ASN terhadap pelanggaran Pilkada, lanjutnya, sanksi-sanksi bagi ASN yang melanggar tentu terbagi menjadi sanksi ringan, sedang dan berat.

“Jadi terkait pelanggaran-pelanggaran pilkada itu bisa dipilah. Bawaslu dengan kejaksaan juga bisa menilai unsur pidananya terhadap ASN yang melanggar,” pungkasnya. LN-Alam

banner 300x250

Related posts

banner 468x60