Komisi II DPR RI Berharap 3 Masalah Penting di Kementerian ATR/BPN Dapat Dituntaskan

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, ada 3 hal yang menjadi concern Komisi II DPR RI terhadap Kementerian ATR/BPN.

Hal tersebut diungkapkan Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/11/2019).

Doli menyebut, hal pertama yang menjadi perhatian komisinya tentu masalah konflik pertanahan yang selama ini masih berlarut larut dan belum selesai.

 

“Bayangkan kami 1 Oktober dilantik, sekarang baru 1 bulan lebih sudah menerima 67 surat yang berkaitan dengan sengketa tanah,” katanya.

Doli menyarankan, Kementerian ATR/BPN harus memiliki roadmap untuk menyelesaikan masalah yang selama ini belum dapat dituntaskan.

“Nah makanya ini kan Raker kedua, lanjutan. Sejak yang pertama sudah kita sampaikan bahwa kami minta Kementerian ATR/BPN ini punya roadmap untuk menyelesaikan masalah sengketa tanah ini tentu berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.

Kader Golkar tersebut berharap, dengan roadmap ini Komisi II DPR RI ingin nanti kebijakan masalah sengketa tanah itu dilakukan dengan kebijakan yang komprehensif, sistematis, sustainable, dan tuntas.

“Jadi bukan kasus per kasus, nah selama ini kan kasus per kasus. Diperlukan roadmap dan kebijakan sistematis yang bisa menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah ini,” tukasnya.

Menurut Doli, mayoritas sengketa lahan saat ini melibatkan masyarakat dengan korporasi.

“Masyarakat dengan korporasi, termasuk swasta dan pemerintah dalam hal ini BUMN. Misalnya seperti saya di dapil saya di Sumut itu kan masalahnya bertahun-tahun tidak selesai dengan BUMN, dalam hal ini PTPN,” jelasnya.

Doli memaparkan, Masalah HGU, pencaplokan tanah masyarakat itu tidak dapat diselesaikan hingga saat ini.

“Ribuan hektar di sana yang belum selesai sampai sekarang. Jadi itulah kita minta supaya Menteri ATR/BPN ini bisa menuntaskan kasus ini segera,” harapnya.

Reforma Agraria

Doli mengatakan, hal kedua yang menjadi concern Komisi II DPR RI terhadap Kementerian ATR/BPN yakni, menyangkut soal reforma agraria.

“Kita meminta supaya Kementerian ATR/BPN ini serius melakukan reforma agraria dan dalam konteks ini kita juga ingin mendapat data yang valid tentang persoalan sudah seberapa banyak, atau seberapa juta lahan yang disertifikasi,” imbuhnya.

Doli menghimbau, Kementerian ATR/BPN harus dapat mengatur rencana-rencana berikutnya.

“Sehingga memang penataan soal pertanahan kita bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya semua sudah berjalan otomatis sengketa itu mudah mudahan bisa diminimalisir,” ucapnya.

RUU Pertanahan

Hal ketiga yang menjadi concern Komisi II DPR RI, menurut Doli adalah, soal lanjutan rencana pembahasan RUU Pertanahan yang periode lalu belum selesai.

“Tadi masuk dalam satu kesimpulan mungkin nanti di masa sidang berikutnya kita sudah bentuk panja untuk memulai pembahasan RUU Pertanahan,” sambungnya.

Doli juga menambahkan, RUU Pertanahan telah dimasukkan ke dalam salah satu UU prioritas dalam prolegnas.

“Kita sudah masukkan ke dalam salah satu prioritas dalam prolegnas,” pungkasnya. LN-RON

Tue Nov 19 , 2019
Jakarta, LiraNews – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan, dirinya berharap RUU Pertanahan dapat disahkan oleh DPR RI tahun depan. Hal tersebut disampaikan Sofyan kepada para awak media di Kompleks Parlemen seusai dirinya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, […]