Komisi X DPR RI Ingatkan Penundaan PON Papua Butuh Dasar Hukum

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengingatkan, sampai saat ini belum ada dasar hukum penundaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX maupun Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI di Papua pada tahun ini akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Hal tersebut disampaikan Fikri kepada para wartawan menanggapi desakan sejumlah pihak agar PON dan Peparnas Papua 2020 ditunda penyelenggaraannya, Selasa (12/5/2020).

Menurut politisi PKS tersebut, dasar hukumnya mutlak harus ada, karena melibatkan penggunaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.

“Pasti ada imbas terhadap anggaran terkait persiapan PON dan Peparnas di masing-masing daerah provinsi, karena menggunakan anggaran tahun berjalan 2020,” katanya.

Fikri menjelaskan, penyesuaian anggaran di masing-masing APBD itu butuh landasan hukumnya.

“Secara administrasi keuangan negara, penundaan ini butuh dasar hukum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk merelokasi APBD terkait PON dan Perparnas,” terangnya.

Sebagaimana penetapan Papua sebagai tuan rumah PON, Fikri berpendapat, pengunduran even olahraga terbesar di tanah air ini juga perlu ada landasan hukumnya.

“Harus ada kejelasan status atau jaminan hukum atas kebijakan tersebut agar tidak terjadi masalah di kemudian hari, misalnya temuan BPK bagi menpora maupun dinas pora di daerah-daerah,” ungkapnya.

Fikri menilai, penetapan Papua sebagai pelaksana PON XX adalah dengan SK Menpora No 0110 /2014, maka pengunduran waktu sebaiknya juga dengan SK Menpora.

“Landasan hukum SK Menteri dalam merubah UU APBN (dan realokasinya) tidak sesuai dengan tata urutan perundangan dalam hukum kita,” pungkas legislator asal Dapil Jateng 9 tersebut.

Sebelumnya melalui rapat terbatas di istana akhir April lalu, Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan penundaan PON XX dan Peparnas XVI di Papua tepat satu tahun, atau hingga Oktober 2021. LN-DNL

banner 300x250

Related posts

banner 468x60