Komnas Ham, Bnn Dan Kepolisian Wajib Hukumnya Memeriksa Ahok Terkait Peredaran Narkoba

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution mengatakan, bahwa jika berita terkait dugaan keterlibatan Pemprov DKI dalam peredaran narkoba di Jakarta benar, sejatinya pihak BNN dan kepolisian Negara wajib hukumnya memeriksa Gubenur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kenapa? Pertama, kalau ia betul terlibat dalam kejahatan narkoba, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dihukum dengan hukuman maksimum,” ujar Maneger dalam keterangannya, Rabu (24/5/2017).

Selain itu, lanjutnya, Ahok adalah pejabat publik yg sejatinya menjadi garda terdepan dlm pemberantasan narkoba. Untuk itu pihak BNN dan atau kepolisian negara harus profesional dan transparan menuntaskan kasus ini.

“Sebagai pejabat publik, maka masyarakat berhak tahu (right to know) tentng penuntasan kasus ini,” katanya.

Meskipun Ahok pejabat publik, lanjutnya, tetapi ia pun harus diperlakukan secara sama seperti pelaku-pelaku kejahatan narkoba lainnya guna memenuhi asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Hal ini juga untuk  menjamin keterpenuhan asas keadilan hukum (legal justice for all).

Sebagai pejabat publik, menurut Menger, Ahok juga tidak boleh abai terhadap masa depan generasi muda bangsa.

“Narkoba, menurut data BNN, adalah pembunuh dan penghancur masa depan generasi muda bangsa terdahsyat saat ini,” tegasnya.

Kemudian, tambahnya, Ahok sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, ia nyata-nyata tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantas narkoba di Indonesia.

Kedua, lanjutnya, dalam prosesnya tentu mempertimbangkan asas praduga tidak bersalah (the principle of presumption of innocence).

“Dan, jika pada akhirnya ia tidak terbukti bersalah dalam kasus kejahatan narkoba, ia berhak dipulihkan kehormatannya (the rights to dignity),” pungkasnya. LN-AZA

banner 300x250

Related posts

banner 468x60