Komnas HAM: RUU Cipta Kerja Membuka Ruang Pelanggaran HAM Bagi Pekerja

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Komisi Nasional (Komnas) Hak Azasi Manusia (HAM) menilai Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law adalah kemunduran bagi nasib para pekerja di Indonesia.

Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga mengatakan, setelah dianalisa secara mendalam, RUU Cipta Kerja adalah pemunduran atas kewajiban negara memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Read More

banner 300250

“Dengan demikian, RUU Cipta Kerja melanggar kewajiban realisasi progresif atas pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi,” jelas Sandrayati, dalam keterangan resmi Komnas HAM.

Ia menjelaskan, potensi pelanggaran HAM bagi buruh ini diantaranya terkait politik hubungan kerja yang membuka seluas-luasnya praktik perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau kerja kontrak.

Kemudian kemudahan dalam proses dan atau mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja, serta penurunan standar kelayakan dan kondisi kerja yang adil terkait dengan upah, cuti dan istirahat.

“Termasuk juga pemunduran dalam perlindungan hak untuk berserikat dan berorganisasi,” papar Sandrayati.

Komnas HAM sendiri mendesak agar pembahasa RUU Cipta Kerja ini distop. Baik pemerintah maupun DPR harus menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja yang membuka celah konflikasi regulasi serta ketidakpastian hukum.

Lebih parah lagi, Sandrayati membeberkan bahwa RUU Cipta Kerja adalah pelemahan atas kewajiban negara untuk melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang tercermin dari pembatasan hak untuk berpartisipasi dan hak atas informasi.

Hal ini diantaranya terkait dengan ketentuan yang mengubah Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan, berkurangnya kewajiban melakukan AMDAL bagi kegiatan usaha, pendelegasian uji kelayakan lingkungan kepada pihak swasta.

“Selain itu juga hilangnya Komisi Penilai Amdal, perubahan konsep pertanggungjawaban mutlak sehingga mengurangi tanggung jawab korporasi dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta berpotensi terjadinya alih tanggung jawab kepada individu,” papar Sandrayati.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60