BALIKPAPAN, LIRANEWS.COM | Proyek pembangunan gedung baru DPRD Balikpapan yang menjadi sorotan publik. Sejumlah kalangan menilai kualitas pengerjaan proyek yang menelan anggaran ratusan miliaran rupiah tersebut jauh dari standar. Muncul pula temuan paling anyar bahwa kontraktor pelaksana proyek ini ternyata memiliki rekam jejak buruk di daerah lain.
Hal itu diungkapkan Rusdimansyah, SE, dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan, Minggu (13/4/2025). Menurutnya, perusahaan kontraktor yang kini menggarap gedung DPRD Balikpapan sebelumnya juga menangani proyek di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara yang diduga kuat bermasalah secara hukum.
“Kontraktor ini ternyata bermasalah di Konawe Selatan dalam proyek pemerintah. Kasusnya kini sedang diusut oleh Kejaksaan Tinggi di sana. Jadi bukan hanya kualitas bangunan di Balikpapan yang patut dipertanyakan, tetapi juga kredibilitas perusahaannya,” tegas Rusdimansyah.
Ia juga menambahkan bahwa seharusnya pemerintah kota lebih selektif dalam menentukan kontraktor, apalagi untuk proyek strategis seperti gedung dewan.
“Seharusnya ada penelusuran rekam jejak lebih dalam sebelum menunjuk kontraktor. Jangan sampai anggaran besar justru jatuh ke tangan pihak yang sudah punya catatan buruk,” ujarnya.
Proyek pembangunan Gedung DPRD Balikpapan sendiri sempat menuai kritik sejak awal karena dinilai kurang transparan dan tidak melibatkan pengawasan publik secara maksimal. Kini, dengan munculnya dugaan keterlibatan kontraktor bermasalah, kekhawatiran publik semakin meningkat.
Sejumlah elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan publik mulai mendesak agar pemerintah kota melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Mereka juga meminta agar aparat penegak hukum, baik kejaksaan maupun inspektorat daerah, turun tangan menyelidiki potensi penyimpangan dalam proses lelang dan pengerjaan proyek.
“Kalau sudah terbukti kontraktornya bermasalah dan kualitas bangunannya buruk, jangan ragu untuk hentikan proyek dan lakukan evaluasi total,” tutup Rusdimansyah.
Pembangunan gedung DPRD Balikpapan memang menuai kritik karena dianggap tidak memenuhi standar kualitas yang layak. Publik kini mempertanyakan proses lelang dan pemilihan kontraktor yang dilakukan pemerintah kota. (*)
