Kontroversi Statemen Bupati Belitung, KNPI: Pemkab Belitung Harus Benahi Cara dan Pola Komunikasi di Tengah Pandemi

Gravatar Image
  • Whatsapp

Belitung, LiraNews – Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga, Kajian Strategis dan Politik, DPP KNPI, Dicky Febriawan menyesalkan pernyataan Bupati Belitung di media sosial yang menuai kontroversi.

Bupati Belitung, Sahani Saleh sebelumnya mengatakan tidak mempersoalkan dan membiarkan warganya mati kelaparan apabila diberlakukan lockdown jika kasus Covid-19 di Belitung mencapai seribu kasus dalam satu hari.

Read More
banner 300250

Menurut Dicky, Pemerintah Kabupaten Belitung, khususnya Bupati Belitung harus memperbaiki komunikasi publiknya, terutama di tengah pandemi Covid 19.

“KNPI Belitung menyayangkan pernyataan tersebut. Kami menilai seorang Bupati tidak etis berbicara seperti itu, apalagi sampai membuat kegaduhan di masyarakat,” kata Dicky.

Ia menilai semua masyarakat tahu bahwa Covid 19 di kabupaten Belitung mengalami peningkatan dan jumlah korban yang meninggal sangat banyak.

Terhitung sampai hari ini. 22 juli 2021. Positif aktif 718. Yang meninggal 101 orang. Maka dari itu kita sepakat untuk tetap menyerukan disiplin untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3 M di manapun berada.

Namun di sisi lain, lanjut Dicky, pemerintah juga harus memberikan edukasi, pencerahan yang humanis dan persuasif ke masyarakat, bukan menambah kegaduhan dan ketidakpastian.

“Menurut kami pemerintah harus mengevaluasi kebijakan ppkm di kabupaten Belitung apakah efektif atau tidak selama ini, serta mengkaji secara keseluruhan dari segi kesehatan dan ekonomi,” lanjutnya.

Dicky juga meminta Pemerintah mendengar aspirasi, dan mengakomodir kepentingan masyarakat, agar mampu memberikan solusi kongkret dan mencari titik temu, biar sama-sama bisa berjalan. Antara kesehatan dan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

“Harapan kami, pemerintah harus bijaksana dan mempunyai strategi serta formulasi dalam membuat kebijakan. Di luar sana banyak masyarakat yang berteriak, contohnya seperti UMKM, pedagang, pelaku usaha dll. Mereka sangat merasakan dampak PPKM ini, terutama dari pendapatan mereka berkurang. Serta kebutuhan lainnya yang tidak tercukupi sekarang ini. Maka dari itu sepantasnya pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan dan solusi di tengah situasi ekonomi yang sulit sekarang ini,” papar Dicky

Di samping itu, ia meminta pemerintah harus memastikan adanya pengawasan yang efektif dan kontrol yang ketat untuk sehingga mobilitas masyarakat dapat dikendalikan dan benar-benar masyarakat telah disiplin mematuhi prokes.

“Dari kota, kelurahan, desa, sampai ke tingkat RT, bahkan sekalipun. Semua stek holder terkait harus dilibatkan, jangan sekedar formalitas saja. Serta memberikan edukasi untuk percepatan dan kesadaran vaksinasi kepada masyarakat,” tegas Dicky.

Kemudian, ia juga meminta pemerintah harus tetap memberikan, bahkan meningkatkan bantuan sosial menjadi dua kali lipat kepada masyarakat kelas menengah ke bawah terkhusus di zona merah atau di wilayah yang diberlakukan pengetatan.

Solusi kepada pedagang kecil yang terkena dampak PPKM juga harus diperhatikan, apalagi pendapatan mereka relatif menurun selama pemberlakuan PPKM ini. Pemerintah harus bisa memberi sedikit kelonggaran untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil, asalkan pedagang juga disiplin menerapkan prokes. Dan mampu memberikan edukasi kepada pelanggan.

“Intinya kita berharap  ada sebuah keseimbangan, yang pertama tadi komunikasi publik pemimpin, pejabat tinggi di daerah. harus di perbaiki. Biar tidak membuat masyarakat panik, stres. Dan terprovokasi,” tegasnya.

“Kita berharap setiap resiko harus dipikirkan matang-matang dalam membuat kebijakan, serta harus memikirkan jangka pendek, dan jangka panjang. Terutama dari segi kesehatan masyarakat, dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid 19 ini,” tuntas Dicky atas nama KNPI Belitung.

Related posts