Korps Kejaksaan Netral Pada Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
banner 468x60

Maluku, LiraNews -Pilkada serentak di seluruh Indonesia direncanakan Desember mendatang. Di Maluku, 4 Kabupaten yakni Kab. Buru Selatan, Seram Bagian Timur ( SBT ), Maluku Barat Daya ( MBD ) & Kab. Aru, sedang bersiap-siap menyukseskan perhelatan akbar ini.

Termasuk dengan para kandidat balon, yang ingin bertarung merebut puncak tertinggi di daerah masing-masing. Tidak ketinggalan juga dengan aparat keamanan, TNI & Polri, sudah siap untuk mengamankan setiap tahapan yang diselenggarakan oleh KPU maupun Panwaslu setempat.

Momentum Pilkada dimanapun, sering dipakai oleh balon maupun tim suksesnya untuk menjatuhkan lawan-lawan politik demi mencapai tujuan akhir bisa lolos dalam pen calonan, kalau berhasil sebisa mungkin keluar sebagai pemenang.

Segala cara dilakukan, bahkan sering & sudah terjadi, ada kasus-kasus pidana yang diduga dilakukan oleh petahana yang akan maju kembali, diangkat & dilaporkan ke Kejaksaan untuk diproses.

Tindakan demo dari masyarakat maupun kelompok LSM & OKP sudah pernah dilakukan di Kejaksaan & minta supaya kasus-kasus tersebut segera dituntaskan.

LSM LIRA Maluku berhasil menemui orang nomor satu di Kejati Maluku untuk menanyakan hal tersebut.

Dalam pertemuan di ruangannya lantai 2 kantor Kejati beberapa hari lalu, Kajati, Yudi Handono SH menjelas kan dengan rinci proses penangan an kasus-kasus yang terjadi di Kab. yang akan melaksanakan Pilkada mendatang.

“Untuk kasus-kasus dugaan penyalahgunaan keuangan daerah yang di laporkan, Kejaksaan akan menangguhkan sementara proses penanganannya hingga Pilkada selesai,” ujar Kajati kepada LSM Lira Maluku.

“Penangguhan bukan berarti kami tidak memproses, tetap kami akan proses tapi setelah selesai Pilkada, mengantisipasi jangan sampai kami dinilai ikut berpolitik dengan berpihak pada salah satu balon, jadi kami netral,” sambung alumnus Univ. Diponegoro ini.

Ditambahkan, walaupun ada penangguhan, bukan berarti pihaknya diam, namun proses pendalam terus dilakukan. Dia berjanji selesai pilkada, semua kasus-kasus yang telah dilaporkan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti diketahui, 4 daerah penyelenggara Pilkada, ada beberapa di antaranya yang diduga pejabatnya melakukan tindak pidana, sehingga kasusnya di laporkan ke pihak Kejaksaan.

Gubernur LSM LIRA Maluku, Jan Sariwating mengatakan, bahwa kalau Pilkada selesai, masyarakat diminta untuk menagih janji yang telah disampaikan Kejati.

“Kami terus mengawasi proses penanganannya, sehingga ada kepastian hukum,” ucapnya. LN-TIM

banner 300x250

Related posts

banner 468x60