Kppu Diminta Bongkar Dugaan Persekongkolan Lelang Rs Sitanala Tangerang

  • Whatsapp
banner 468x60

Banten, LiraNews.com – LSM Perangkap mengapresiasi ketegasan para Komisioner KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) apalagi ketuanya, Syarkawi Rauf, dalam membongkar setiap persekongkolan lelang baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ketua LSM Perangkap, Andri Silaban berharap ketegasan ini menular ke Rumah Sakit Kusta (RSK) Sitanala Tangerang, Banten.

Dugaan bahwa marak persekongkolan lelang di RSK Sitanala Tangerang, yang sumber dananya dari APBN Kementerian Kesehatan (Kemenkes), meniatkan LSM Garuda dan LSM Perangkap, untuk meminta KKPU membongkar permainan kongkalikong tersebut.

“Bukan hanya Kementerian Kesehatan yang kita surati. Ke KPPU juga akan kita layangkan surat agar dugaan persekongkolan lelang ini terbongkar,” ujar Andri Silaban kepada media, Rabu (2/8/2017).

Andri mengatakan hal itu terkait lelang paket proyek ‘Pembangunan Sayap Kiri Dr. Adhyatma Rumah Sakit Kusta Sitanala’ senilai diatas Rp 28,2 miliar, yang dimenangkan PT Bangun Bumi Persada Jaya (BBPJ), dari sumber APBN Kemenkes Tahun Anggaran 2017.

Hal senada dikatakan Ketua LSM Garuda, DPC Kota Tangerang, Guntur Hutabarat. Dia menegaskan, dugaan persekongkolan pemenangan lelang di RSK Sitanala ini, akan dikoordinasikannya ke LSM Garuda di Jakarta, agar dilaporkan ke Kejaksaan setempat bila perlu sampai ke Kajaksaan Agung.

Kata Guntur, dirinya telah mempelajari proses lelang yang dilangsungkan Pokja ULP RSK Sitanala yang memenangkan PT BBPJ. Dia mengatakan untuk menentukan pemenang lelang itu, berada dibawah kendali Nasrun selaku Pokja .

“Saya sudah mempelajarinya. Nasrun seperti orang yang paling berpengaruh untuk menetukan kira-kira perusahaan mana yang dimenangkannya setiap ada lelang paket proyek di RSK Sitanala. Makanya laporan juga akan kita buat bukan hanya ke Kejaksaan tapi juga ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) supaya ini diusut semua,” katanya.

Sementara itu jika mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sanksi berat bisa dijatuhkan bagi para pelaku tegas dinyatakan dalam pasal 47, yaitu bisa berupa sanksi pidana dan sanksi administratif. Dinyatakan dalam huruf (g), Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar).

Sedangkan, Pokja ULP RSK Sitanala, tetap bungkam dan menghindar dibalik dugaan persekongkolan antara Pokja ULP dengan PT BBPJ.

Janji Humas RSK Sitanala yang meminta nomor telepon media yang mengonfirmasi supaya bisa konfirmasi langsung ke Ketua Pokja ULP RSK Sitanala Tangerang, Nasrun, tidak dipenuhi.

“Kalau mau ketemu Pak Nasrun Ketua Pokja ULP untuk konfirmasi, harus bikin janji dulu. Memang begitu prosedurnya di sini. Nanti Bapak akan kami hubungi, tolong catat di sini nomor yang bisa kami hubungi,” kata seorang perempuan petugas Humas.

Sayangnya, janji petugas Humas tersebut, sampai beberapa kali berita ini diturunkan, tidak terbukti. LN-AZA

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60