KPU Tegaskan Tidak Akan Melantik Anggota Legislatif Terpilih Yang Belum Menyerahkan LHKPN

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto: Pleno KPU (foto okezone)
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan anggota terpilih untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) ke KPU selambat-lambatnya 7 hari usai pembacaan penetapan nama oleh KPU, atau 7 September 2019.

Hal itu dikatakan Komisioner KPU Ilham Saputra terkait masih banyak anggota legislatif terpilih yang belum menyerahkan LKHPN ke KPU. Dia menegaskan bagi yang belum menyerahkan tidak akan dilantik sebagai anggota legislatif.

“Saya sampaikan kalau enggak, maka KPU enggak akan mencantumkan namanya untuk dilantik, tidak dilantik sebagai anggota DPR (dan DPD),” kata  Ilham Saputra di sela rapat pleno di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Dari toal 575 anggota legislatif terpilih sebanyak 90 anggota yang belum menyerahkan LHKPN pada KPU hingga Jumat (30/8) pukul 00.00 WIB. Artinya anggota legislatif terpilih yang sudah menyerahkan LHKPN sebanyak 84,35 persen atau 485 orang.

Dari hasil rekapitulasi KPU, yang sudah menyerahkan LHKPN hanya tiga parpol yang seluruh kader terpilihnya, yakni Partai Golkar, PPP, dan PAN.

Sementara, PDIP, sebagai pemegang kursi terbanyak di DPR, baru menyetor LHKPN dari 57 anggotanya (55 persen). Untuk DPD, sebanyak 77 persen anggota terpilih sudah menyerahkan LHKPN.

Berkaitan dengan LHKPN anggota DPD, Ilham menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan KPU Provinsil. Sedangkan untuk LHKPN anggota legislatif DPR, KPU berkoordinasi langsung dengan parpol.

“LHKPN itu bentuk transparansi. Kita bermasyarakat mengetahui harta yang bersangkutan. Bisa dilacak dari LHKPN kalau ada potensi korupsi,” katanya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman menegaskan sesuai aturan bahwa caleg terpilih tak akan dilantik jika belum melaporkan LHKPN paling lambat tujuh hari setelah ditetapkan. “Status keterpilihannya tidak akan gugur, tapi KPU tidak akan mencantumkan namanya dalam rekomendasi untuk dilantik,” ujar Arief.

Hal senada dikatakan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang mengimbau kepada peserta Pemilu 2019 yang terpilih agar segera menyerahkan LHKPN. Khususnya anggota DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia periode 2019-2024.

“Menurut peraturan KPU ada kewajiban bagi anggota DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia untuk segera melaporkan kekayaannya atau LHKPN ke KPK, paling lama tujuh hari sete3lah dinyatakan terpilih,” kata Febri.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklarifikasi bahwa pihaknya sudah menyerahkan LHKPN ke KPK namun belum melaporkan ke KPU.

“Saya langsung lakukan klarifikasi jadi memang ada sedikit miss-komunikasi karena melaporkan itu sudah dilakukan di KPK hanya ke KPU-nya lah yang belum dilakukan,” katanya.

Dia menegaskan, akan memberikan teguran bagi meraka yang tidak melaporkan ke KPK. “Karena ini merupakan tanggung jawab bagi anggota legislative terpilih,” tambahnya. LN-RED

Sat Aug 31 , 2019
Sampang, LiraNews — Tak kunjung dapat respon dari Kepala Desa Batuporo Barat Kedungdung Sampang, warga setempat tampak memperbaiki jalan dengan berupa pengecoran yang anggaranya dihasilkan dari anggaran urunan warga, Sabtu, (31/08/2019). Menurut keterangan yang sempat viral di Facebook yang di upload oleh pemilik akun yang bernama Jamin Jamin, lokasi tersebut […]