Kuasa Hukum Keluarga Besar Jk Laporkan Silfester Matutina Ke Polisi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Jakarta, LiraNews.com – 20 orang Pengacara yg mewakili 100 advokat/pengacara yang tergabung dlm *ADVOKAT PEDULI KEBANGSAAN telah melaporkan SILFESTER MATUTINA ke BARESKRIM MABES POLRI dengan No. LP : 554/V/2017/Bareskrim, tertanggal 29 Mei 2017 pada jam : 12.05 WIB.

Pelaporan ini merupakan kali ke-3, karena pada saat pertama hari Minggu dan ke-2 Senin, tim advokat belum mengantongi surat kuasa. Dan laporan ke-3 ini berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS yang telah diterima dari keluarga besar H.M. JUSUF KALLA, yang ditanda-tangani oleh putri bungsunya, Chairani Jusuf Kalla, pada saat penandatanganan surat kuasa putrinya didampingi oleh Hj. Mufida Kalla, sehubungan dgn adanya dugaan tindak pidana PENCEMARAN NAMA BAIK DAN FITNAH yang dilakukan oleh saudara SILFESTER MATUTINA kpd Bapak H.M. JUSUF KALLA dan Keluarga Besarnya, sebagaimana yg dimaksud dlm Pasal 310 dan 311 KUHPidana.

Menurut M. Junaedi, S.H, Ketua Tim Konsultan Hukum Berita Buana Online,  juga salah seorang advokat yang tergabung dalam Advokat Peduli Kebangsaan, yang ikut pendampingan dalam pembuatan Laporan Polisi tersebut, mengatakan bahwa LP dibuat pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017, jam : 10.30 WIB di BARESKRIM MABES POLRI dan diterima oleh tim AKBP Prana dan laporan diketuk oleh IPDA Usman.

M. Junaedi berharap bahwa laporan tersebut mendapat respon yang baik dan cepat karena menyangkut nama baik keluarga besar H.M. Jusuf Kalla, yang notabene saat ini beliau sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. M. Junaedi juga minta supaya pihak Kepolisian mengembangkan dan mengaitkan laporan ini dengan tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena keluarga besar H.M. Jusuf Kalla mendapati informasi terkait content yang dilaporkan dari YouTube (internet).

M. Junaedi melanjutkan bahwa laporan ini merupakan suatu langkah pembelajaran bagi masyarakat dan/atau siapa saja untuk lebih bersikap arif, bijaksana dan hati-hati dalam melontarkan kata-kata dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, supaya mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah dan/atau tidak melontarkan kebencian, fitnah, permusuhan, menghina seseorang, suku, ras dan agamanya.

Lebih lanjut, M. Junaedi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka kalau masyarakat mendapatkan suatu bukti permulaan yang cukup akan suatu tindak pidana, terlebih korupsi ya monggo dilaporkan saja ke pihak yang berwenang seperti KPK, Kepolisian dan/atau Kejaksaan RI. Dan masyarakat dihimbau untuk tidak saling memprovokasi dan saling fitnah. LN-JMP

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Tue May 30 , 2017
LiraNews.Com