Sulut, LiraNews – Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono mengunjungi Kota Bitung di Sulawesi Utara yang merupakan salah satu daerah industri perikanan terbesar di Indonesia, Selasa (5/10/2021).
Menteri KKP Trenggono memaparkan rencana penerapan kebijakan penangkapan terukur kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
“Saya menyakini kebijakan penangkapan terukur menjadi solusi menggeliatnya industri perikanan di dalam negeri, khususnya di Kota Bitung, terlebih Bitung memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di bidang perikanan,” ujar Trenggono, dikutip akun twitter, Rabu (6/10/2021).
Trenggono menjelaskan, komoditas perikanan yang mendominasi di Bitung adalah Tuna dan Cakalang dimana keduanya merupakan produk perikanan bernilai ekonomi tinggi, baik di pasar lokal maupun dunia.
Bitung juga memiliki pelabuhan perikanan Tipe A yang bisa mendaratkan ikan dalam jumlah besar yakni Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung dan lokasinya pun tidak jauh dari Bandara Sam Ratulangi yang menjadi gerbang transportasi pengiriman produk perikanan melalui udara.
“Penerapan kebijakan penangkapan terukur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, baik sebagai nelayan, pekerja industri perikanan, maupun anah buah kapal (ABK),” jelas Trenggono.
Di sisi lain, lanjutnya, kebijakan penangkapan terukur bertujuan untuk mengurai persoalan minimnya tangkapan nelayan lokal. Sebab ke depan, nelayan lokal memiliki keleluasaan dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang ada di wilayahnya.
Sementara untuk mendorong nelayan lokal agar produktif dalam memanfaatkan kuota yang dimiliki, Trenggono menyampaikan KKP akan menggulirkan sejumlah bantuan, diantaranya bantuan kapal penangkapan bagi kelompok nelayan yang berasal dari kapal-kapal ikan asing hasil tangkapan PSDKP.
“Untuk mendukung kebijakan penangkapan terukur ini, KKP akan memperkuat pengawasan di WPPNRI dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul melalui satuan pendidikan di bawah naungan Balai Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP,” tuntas Sakti Wahyu Trenggono, Menteri KKP.
