Lampiran Perpres Soal Miras Dicabut, Zaedi: Presiden Masih Dengarkan Suara Ulama

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Pemerhati sosial Zaedi Basiturrozak menyambut baik dicabutnya lampiran Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, khususnya mengenai minuman keras atau minuman beralkohol.

Zaedi menyatakan, aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu diketahui menimbulkan polemik di masyarakat. “Dalam Perpres tersebut diatur izin investasi industri miras di empat daerah, yakni Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), dan Provinsi Papua,” jelas Zaedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/3/2021).

“Dicabutnya aturan mengenai miras ini secara langsung menunjukkan, Presiden Jokowi masih mendengarkan masukan dari masyarakat, masukan dari ulama,” sambungnya.

Jebolan Pascasarjana Psikologi Universitas Padjajaran itu menyambut baik sikap Presiden Jokowi yang mengakui mencabut lampiran Perpres mengenai Miras setelah mendengarkan masukan dari ulama. “Baik ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, maupun ulama dari ormas Islam lain serta pemerintah daerah,” sambung Bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Diakui atau tidak, lanjut Zaedi, sejak Perpres 10/2021 ditandatangani Presiden pada tanggal 2 Februari 2021, banyak pihak yang melayangkan protes. “Termasuk dari DPR RI sendiri yang seharusnya melakukan pengawasan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, turut melayangkan protes,” tegasnya.

“Mari kita sudahi perdebatan dan pro kontra mengenai miras. Banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian, pandemi Covid-19 yang tidak tahu sampai kapan berakhir sampai banjir di berbagai daerah yang tak kunjung surut,” pungkas Zaedi yang juga itu.

Diketahui, Presiden RI Joko Widodo secara resmi mencabut lampiran Perpres Nomor 10 Tahun 2021 terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol. Hal itu disampaikan Presiden dalam keterangan persnya, Selasa (02/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyata dicabut,” pungkas Zaedi.

Presiden mengungkapkan, dicabutnya Perpres Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal dilakukan setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Khususnya dari ulama-ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI), NU dan Muhammadiyah serta ormas lainnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60