Letjen TNI Purn Syafrie : TNI JANGAN PERNAH TERGODA

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com. Dimasa lalu, peran pemerintah sangat dominan dihampir semua sektor penyelenggara negara yang lazim disebut otoritarian seraya menempatkan TNI dan POLRI pada posisi ketat mengawal pemerintah.

“Masa kini yang dikenal era demokrasi posisi TNI dan POLRI harus dipastikan mengalami perubahan status dan posisi berdasarkan UU TNI dan UU POLRI,” ujar Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin dalam akun Facebooknya, Selasa (10/1/2017).

Dia melanjutkan, hampir 19 Tahun TNI melakukan reformasi telah merubah perilaku baik individu prajurit maupun institusi menjadi profesional yang patuh dan taat kepada amanat konstitusi dimana sikap independen adalah tuntutan profesionalisme militer, walau tidak disangkal masih terjadi kasuistis yang menodai TNI.

Di sisi lain sikap prajurit pejuang dan prajurit rakyat adalah nilai yang bermakna bagi TNI yang layak punya prinsip keberpihakan kepada rakyat yang memiliki kedaulatan yang asli di negeri ini. Disinilah diperlukan kepastian dan keyakinan TNI yang utuh dan konsisten menterjemahkan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Konsistensi kejujuran dan kebenaran mengabdi ini memastikan berbagai curiga dan tudingan akan sirna.

“Yang paling diperlukan oleh rakyat yang melahirkan TNI adalah bersikap “Tidak“ terhadap godaan kepentingan yang mencoba menggelitik,” imbuh mantan Wakil Menteri Pertahanan Indonesia itu.

Ini, katanya, menjadi nilai moral tertinggi sebagai kehormatan TNI yang ditebus dengan keringat dan darah dari generasi pendahulu sampai generasi penerus sampai kapanpun. Bagi prajurit waktu pengabdian pasti berlalu, tapi bagi institusi TNI menjadi ukiran sejarah. TNI adalah milik nasional harapan sekaligus menjadi perhatian rakyat.

Sebelumnya dengan tema “Jangan Lengah Berglobalisasi”,  Syafrie juga menulis, gaya bangsa kita mungkin pengaruh budaya menghormati dan sopan santun dalam berhubungan dengan mitra internasional, tapi tidak disadari larut ke dalam skenario global yang mengakibatkan kita terjebak, bahkan tersandera oleh kekuatan yang atas nama “Cooporation” tapi “Non Mutual Benefit “ bahkan menggerus kepentingan nasional yang prinsip yaitu national dignity & sovereignty.

Memang benar salah satu ciri globalisasi adalah borderless yang bisa menembus semua lini kehidupan, tetapi tidak berarti bangsa kita mengabaikan nilai posisi tawar yang juga kita miliki yaitu skill level dari sumberdaya manusia kita. Patut dicermati bahwa setiap kontrak kerja sama dengan asing bahkan untuk alih teknologi tentu ada pasal memberikan porsi yang cukup bagi tenaga kerja terampil di dalam negeri.

“Apakah hal ini sudah longgar? sehingga tidak ada ruang lagi bagi tenaga terampil bangsa yang bisa memegang peran,” katanya.

Cara asing “Meleng dikit sabet”, lanjutnya, adalah kebiasaan dalam menjalankan kerja sama dengan kita, terutama jika mereka membawa investasi modal membuat kita lumpuh bernegosiasi.

Pada awalnya kita diiming – imingi segala hal tapi sekedar angin surga, apalagi jika tidak tercantum dalam pasal kontrak kerjasama atau “Binding Contract”. Ada kekhawatiran kita lengah sejak awal bernegosiasi sampai dengan “Binding Contract”. Jika ini terjadi berarti telah terjadi penggerusan kedaulatan yang disebabkan oleh kelengahan kita sendiri. Awasilah diri sendiri seraya mengawasi orang lain. Jika tidak martabat bangsa akan sirna sebab ulah anak bangsa sendiri. MP-MHS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60