LIRA: Keberadaan Andy Faisal Perburuk Hubungan Antar Lembaga

  • Whatsapp
banner 468x60

– Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) menilai, keberadaan Andy Faisal selaku Jaksa Fungsional, yang rangkap jabatan sebagai Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut dapat memperburuk hubungan antar lembaga.

“Jaksa merupakan fungsional yang dilarang melakukan rangkap jabatan, kecuali di lingkungannya sendiri. Keberadaan Andy Faisal justru dapat memperburuk hubungan antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ujar Presiden LSM LIRA, HM Jusuf Rizal, Selasa (21/01/2020).

Aktivitas Andy Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu, sambung Jusuf Rizal, membuatnya berpotensi meninggalkan tugas-tugasnya sebagai Jaksa Fungsional pada Badan Pendidikan dan Pelatihan di Kejaksaan Republik Indonesia. Tentunya, hal ini merugikan Kejaksaan RI, yang membutuhkan tenaga Andy Faisal.

“Andy Faisal tentunya memperoleh fasilitas gaji dan tunjangan lainnya sebagai tenaga fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan. Namun, tugas-tugasnya terganggu, akibat yang bersangkutan juga harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu”, tegas JR sapaan akrabnya.

Bisa jadi juga sebaliknya, sambung Jusuf Rizal, tugas dan kewajibannya Andy Faisal selaku Kepala Biro Hukum Pemprovsu terganggu, akibat tugas-tugasnya selaku fungsional di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Padahal, Andy Faisal juga menerima berbagai fasilitas terkait jabatannya tersebut.

“Kasus rangkap jabatan seperti ini, berpotensi terjadinya gratifikasi dan masuk dalam kategori korupsi. Jika sejak dilantik sebagai Kabiro Hukum, Andy Faisal menerima fasilitas berupa gaji dan tunjangan jabatan lainnya, maka dia wajib mengembalikannya. Apapun ceritanya, Andy Faisal masih berstatus ASN di Kejaksaan RI”, kata Jusuf Rizal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Jusuf Rizal meminta Gubsu Edy Rahmayadi segera melakukan pencopotan jabatan Andy Faisal, karena memicu disharmonisasi dengan pihak Kejaksaan RI. “LSM LIRA juga mendesak Komisi Kejaksaan memanggil dan memeriksa Andy Faizal,” katanya.

Sebelumnya, beredar dokumentasi berupa photo Surat Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang memutasi Andy Faisal dari Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, ke tempat yang baru sebagai Jaksa Fungsional pada Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI di Jakarta dengan kelas jabatan 12 (duabelas).

Surat bertanggal 26 November 2019 dan ditandatangani Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Sugeng Rukmono Anas nama Jaksa Agung RI tersebut, keluar setelah tiga bulan lebih Gubsu Edy Rahmayadi melantik Andy Faisal sebagai Kepala Biro Hukum Pemprovsu. Gubsu Edy Rahmayadi melantik Andy Faisal sebagai Kabiro Hukum pada 9 Agustus 2019.

Gubsu Edy Rahmayadi sendiri, sesungguhnya mengetahui Andy Faisal masih berstatus Jaksa Fungsional. Namun Edy masih bertoleransi menunggu Andy Faisal menyiapkan proses peralihan dari jaksa ke pegawai Pemprov Sumut.

“LIRA berharap, Gubsu Edy Rahmayadi mengutamakan peraturan yang berlaku dan etika hubungan antar lembaga, guna menunjukkan sikap Bermartabat,” pungkas Jusuf Rizal. LN-RED

banner 300x250

Related posts

banner 468x60