LSM dan Orkemas di Gresik Nilai Penanganan Kasus Penistaan Agama Kurang Greget

Gresik, LiraNews – Sebuah kepedulian anak bangsa yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisaai kemasyarakaan (Orkemas) di Gresik, angkat bicara.

Mereka hadir karena punya hak menyampaikan pendapatnya, Terkait Penanganan kasus penistaan agama Perkawinan manusia dengan hewan kambing, yang ramai diberitakan dan viral dimedia sosial

Read More
banner 300250

Melibatkan keempat tersangka yakni Nurhudi Didin Arianto anggota DPRD Gresik dari Partai Nasdem, Sutrisna alias Krisna, Arif Syaifullah, dan Saiful Arif.

Saat ini berkas belom P21 dan masih P19, hal ini menuai berbagai pendapat pro dan kontra yang sampai saat ini tengah bergulir diberbagai pemberitaan dan media sosial.

Sementara pelimpahan berkas jatuh tempo 28 September, harus diterima oleh kejaksaan,

Sebagaimana per 14 September lalu, berkas dikembalikan ke Reskrim Polres Gresik,

Lambannya proses penanganan kasus penistaan agama terkendala alat bukti, yang didalamnya terdapat unsur unsur harus terpenuhi, Sehingga menjadikan persoalan belom P21

Atas lambannya Persoalan penanganan kasus ini memunculkan pendapat dari berbagai LSM dan Orkemas di Gresik

Salah satunya dari Bupati DPD LSM LiRA Gresik M. Amien pihaknya menyesalkan proses penanganan kasus penistaan agama perkawinan manusia dengan kambing, dinilai lamban dan kurang greget.

Kata Amien yang getol mengawal kasus ini mulai awal muncul kepermukaan, dia berharap kepada pihak yang menangani kasus tersebut segera menuntaskan apa apa yang menjadikan kekurangan pada alat bukti dan segera dilengkapi

Supaya masyarakat biar tahu persoalan yang selama ini sedang ditunggu tunggu menjadi terang benderang,

Apalagi kata Amien bahwa kasus ini sudah menjadi atensi pusat, berharap penegak hukum di Kabupaten Gresik.

“Dalam hal ini, pihak yang menangani serius tuntaskan kasus tersebut, dan jangan sampai ada yang masuk angin, segera di P21 kan,” ucapnya.

Pernyataan yang sama dari ketua LSM MAKI Mas’ud Hakim menilai Penegak hukum mengabaikan atensi masyarakat atas proses hukum penistaan agama,

Menurutnya polisi tidak ada keseriusan untuk tuntaskan bahkan selesaikan proses tersebut sampai ke pengadilan.

Hal ini merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Gresik.

“Bahkan pihaknya menduga ada dugaan main mata APH dengan tersangka, sehingga penanganan kasus penistaan agama terkesan kurang profesional dan lamban,” tuturnya.

Senada dengan LSM yang komentar sebelumnya, Choirul Anam ketua Orkemas IDR/Informasi Dari Rakyat yang juga salah satu pelapor perkawinan tidak lazim ini, mendesak agar APH tidak main mata dalam menangani kasus ini.

“Pasalnya, bukti ada, tersangka ada, TKP jelas, saksi ahli ada, kurang apa lagi?” tutur Cak Anam sapaan akrab mantan Bupati LSM LIRA Gresik periode 2006 – 2015.

Bahkan menurutnya keempat tersangka sudah menghirup udara bebas sekarang ini, indikasi bahwa kasus tersebut akan memakan waktu lama untuk P21 dan sampai di pengadilan..

Seperti diberitakan di media, bahwa berita acara
pemeriksaan (BAP) dikembalikan oleh kejaksaan, karena kekurangan berkas dan harus dilengkapi oleh penyidik.

“Diantaranya keterangan ahli harus profesor, keterangan dari para tersangka. Loh… selama ditahan 58 hari ngapain saja mereka ,” tegasnya.

Sejurus dengan itu Cak Anam menduga apa yang di sampaikan lampiran belom terlalu dalam oleh kejaksaan, barangkali lampiran Fatwa resmi dari MUI kabupaten Gresik, belom terpenuhi.

“Selama ini, yang ia ketahui hanya sikap saja, yang ditanda tangani oleh beberapa ormas yang hadir, namun secara kelembagaan MUI belom mengeluarkan Fatwa,” cetus Cak Anam.

Ketua MUI Kabupaten Gresik, KH.Mansur Sodiq saat dikonfirmasi oleh repoter Liranews, secara kelembagaan apakah sudah pernah mengeluarkan fatwa MUI terkait penistaan agama perkawinan manusia dengan kambing,

Dalam keterangannya KH.Mansyur Sodiq, memandang sikap yang diambil dari sisi kegamaan dan ditanda tangani sejumlah ormas yang hadir sudah cukup, Minggu (25/9/2022)

Selanjutnya terkait bagaimananya itu bukan wewenang kami, proses hukumnya itu wewenang kepolisian, saya kira itu sudah cukup, terang Kyai,

Perlu diketahui, baik DPD LSM LIRA, LSM MAKI, dan Orkemas IDR berkomitmen siap naikan kasus ini ke Polda Jatim, bila permasalahan ini tak kunjung dituntaskan, LN-Heri

Related posts