LSM LIRA Akan Laporkan Risma Ke Bawaslu Surabaya, Dugaan Kampanye Tanpa Ijin Cuti

Gravatar Image
  • Whatsapp

Surabaya, LiraNews – Walikota Surabaya Tri Risma Harini akan dilaporkan kembali ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya terkait pelanggaran kampanye Pilkada serentak tahun 2020.

Hal ini disampaikan oleh Abdul Haris,SH. Ketua tim Satgas Pemantau Independen Pemilu DPD LSM LIRA Surabaya atas dugaan pelanggaran kampanye Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya tahun 2020 oleh Walikota Trirismaharini.

Read More
banner 300250

Haris memaparkan, Adapun fakta-fakta hukum terkait adanya dugaan pelanggaran kampanye Pilwali Surabaya tahun 2020 oleh Walikota Tri Rismaharini, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa setelah masuk masa tahapan kampanye Pilwali Kota Surabaya, beredar video kampanye tim Pasangan calon (paslon) nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji yang dilakukan secara online dengan tema “Roadhshow Online Surabaya Berenerji”.

Dalam video kampanye online tersebut Tri Rismaharini secara jelas dan aktif berkampanye untuk paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji kepada masa peserta kampanye online tersebut (Bukti Video)

2. Bahwa Tri Rismaharini merupakan pejabat publik Walikota Surabaya aktif dan menjabat hingga saat ini. Hal ini kan sangat mencederai hukum karena diduga dengan jelas dan terang menyalahi aturan.

“Kita tahu bahwa Bu Risma dikenal sebagai ibu nya Surabaya tapi sebagai Ibu beliau tidak bisa memberikan contoh yang baik (beda di mulut dan tindakan) dan itu tidak terpuji sama sekali,” tuturnya.

Haris menambahkan, dirinya mencoba menginventarisir aturan-aturan yang akan dilaporkan ke Bawaslu Surabaya diantaranya:

Pertama, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, adan Walikota dan/atau Wakil Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada.

Kedua, PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, adan Walikota dan/atau Wakil Walikota (selanjutnya disebut PKPU Tentang Kampanye Pilkada.

Ketiga, PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur, Bupati dan Wakil Bupati, adan Walikota dan/atau Wakil Walikota

“Untuk menjaga iklim demokrasi dan pelaksanaan Pilwali yang adil, jujur sesuai perundang undangan maka sudah menjadi komitmen kami untuk melaporkan segala temuan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu,” jelasnya.

Sejurus dengan itu, Bambang Assraf HS Walikota DPD LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Surabaya menyatakan. bahwa apa yang dilakukan oleh Walikota Surabaya Tri Rismaharini dalam video tersebut yakni melakukan kegiatan penyeruan dan meminta kepada masa/peserta online kampanye untuk mengajak dan memilih paslon nomor urut 1 Eri Cahyadi-Armuji dalam kampanye daring paslon nomor urut 1 dengan tema “Roadhshow Online Surabaya Berenergi”.

“Hal tersebut jelas sekali secara hukum masuk dalam kualifikasi kegiatan kampanye pemilihan dalam bentuk pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring/online sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 39 PKPU No. 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU No. 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada),” tegasnya.

Adapun keterlibatan Tri Rismaharini Walikota Surabaya dalam kegiatan kampanye pertemuan terbatas atau tatap muka dan dialog secara daring untuk Paslon nomor urut 1 tersebut jelas merupakan pelanggaran kampanye, jika hal tersebut dilakukan tanpa mengajukan dan adanya izin terlebih dahulu dari Gubenur Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1), (2) dan (4) huruf b PKPU No. 11 Tahun 2020.

Assraf menambahkan, terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran kampanye oleh Walikota Tri Rismahariuni tersebut Bawaslu Kota Surabaya harus melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas tidak boleh pandang bulu.

Jika kemudian Tri Rismaharini terbukti secara sah melakukan pelanggaran kampanye pemilihan, maka Bawaslu Kota Surabaya dapat meneruskan ke instansi berwenang untuk memproses dan menjatuhkan sanksi.

Bahwa apa yang dilakukan oleh Tri Rismaharini tersebut adalah pelanggaran kampanye yang serius karena dia sebagai pejabat publik secara jelas dan sadar melakukan pelanggaran serta merendahkan terhadap hukum dalam hal ini peraturan hukum pemilihan.

Sikap dan tindakan pejabat publik yang secara sadar melanggar dan merendahkan hukum peraturan pemilihan baik itu berupa undang-undang yang dikeluarkan oleh legislatif dan eksekutif serta PKPU yang dikeluarkan oleh KPU, maka secara tidak langsung juga merendahkan lembaga yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Jika terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh pejabat publik dibiarkan tanpa adanya penindakan hukum yang tegas, maka sangat dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya dalam pelaksanaan dan kelangsungan berdemokrasi kita.

“Karena pejabat publik seperti walikota Surabaya Tri Rismaharini yang seharusnya memberikan contoh bagaimana mena’ati dan menjunjung tinggi hukum dalam berdemokrasi bukan sebaliknya,” ujarnya.

Seperti yang dilakukan oleh salah satu Walikota di Riau, dia sekarang berstatus tersangka karena melakukan tindakan yang dapat merugikan salah satu paslon.

Assraf juga memaparkan hal ini akan berimplikasi pada pemberian ruang dan potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilihan selanjutnya seperti :

Pertama, berpotensi mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan calon tertentu atau merugikan bagi calon tertentu.

Kedua, penggunaan fasilitas pemerintah publik/pemerintah untuk calon tertentu, dan menggiring atau mempengaruhi ASN untuk memilih calon yang didukungnya dll.

“Hal tersebut tentunya sangat mengancam dan mereduksi pelaksanaan pemilihan yang demokratis sebagaimana diamanahkan dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 2015,” tuturnya.

Saat diminta tanggapan atas opini Tito Karnavian Mendagri terkait beberapa peserta pilkada kerap menaruh orang kepercayaannya di internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Ditingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Pada webinar bertemakan pilkada yang digelar secara daring di YouTube KPK, Selasa (20/10)?

Menurut Assraf, itu fakta-fakta dan akrobat oknum politisi, oligarki yang sedang berakrobat untuk menuai kemenangan dengan cara cara kotor dan melawan hukum. Hal itu juga pasti akan berimplikasi kepada pelaksanaan pemilu yang tidak jujur dan adil juga sangat menghambat proses penegakan pelanggaran yang sudah dilaporkan.

“Kalau kami temukan hal itu pada gelaran Pilwali kota Surabaya, maka LSM LIRA akan membawa persoalan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini pernah terjadi pada oknum komisioner Bawaslu Surabaya,” jelasnya. LN-TIM

Related posts