LSM LIRA Gresik Tanggapi Hasil Hearing Komisi I bersama DPMD, Minta APH Telusuri Pungli

Gravatar Image
  • Whatsapp

Gresik, liraNews – Rapat Komisi I DPRD kabupaten Gresik bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, mengelar hearing di ruang komisi I, Selasa (17/5/2022) berlangsung tertutup.

Dalam rapat tersebut dipimpin oleh ketua komisi I M. Zaifudin, dengan Menghadirkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Suyono, dimulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, terkesan melandai.

Kehadiran Suyono dalam hearing tersebut, untuk menjelaskan atas dugaan pungutan liar (pungli) pada pelantikan serentak 47 kepala desa pada 20 April lalu.

Dengan menarik 900 ribu per kepala desa, untuk keperluan atribut, juga untuk cetak foto, dan pigora 16R.

Sebelumnya hearing pertama berlangsung pada Hari Kamis (12/5/2020) kemarin, juga membahas agenda yang sama.

Bupati LSM Lira Gresik, M. Amien menanggapi hasil hearing Komisi I DPRD Gresik bersama Plt Kepala DPMD, dalam pernyataannya, “Mestinya dewan menyiapkan ruang yang lebih luas.”

Selain agar publik bisa mengetahui hearing tersebut dan bisa mendapatkan informasi sebenarnya, bukan membatasi dengan dalil ruang tak cukup

Harusnya, kata Amien, dewan mengantisipasi sebelumnya, iya, minimal di alihkan ke ruang sidang atau tempat lainnya, yang bisa menampung media atau wartawan yang sedang meliput.

Agar kpara awak media bisa masuk, guna mengikuti dan menyaksikan jalannya hearing komisi I dengan DPMD Gresik.

“Disamping Ruangan dijadikan alasan tidak cukup, alasan ini menurut Amien, tidak relevan dan sangat naif sekal dan tak lazim,” kata Amien.

Begitu halnya, pernyataan Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD ) Kabupaten Gresik Suyono, bahwasannya pelantikan kades tidak di anggarkan di APBD Pilkades dan akan dianggarkan di Pilkades selanjutnya.

“Terus bagaimana penggunaan dana 130 juta yang bersumber APBD, kenapa sampai melakukan penarikan 900 ribu per kepala Desa,” ujarnya.

Amien meminta Aparat penegak hukum (APH) menelusuri dugaan pungutan liar atau pungli ini, yang dilakukan DPMD Gresik.

Karena akan tercipta preseden buruk bagi pemerintahan terlebih Pemkab Gresik.

Lebih lebih tarikan yang diluar APBD ini, yang peruntukan untuk kebutuhan atribut dan dokumentasi atau perangkat/ perlengkapan dinas upacara (PDU). manjadi perhatian publik, agar di usut tuntas.

Sedangkan dugaan pungli yang dilakukan oleh DPMD Gresik ini, sebesar 42.3 juta kepada 47 kepala desa yang dilantik.

Kemudian menarik 900 ribu per kepala desa dengan dalil untuk atribut dan dokumentasi cetak foto serta pigora 16R

“Hal ini tidak dibenarkan dengan alasan apapun,,” kata Bupati LSM Lira Gresik Amien.

Sementara M. Zaifudin ketua komisi I membidani Hukum dan Pemerintahan saat dimintai konfirmasi, yang semula mengkritisi dan getol menyuarakan malah terkesan melandai, bahkan saat ditanya alasan mengapa hearing dilaksanakan tertutup

Melalui pesan singkat di whatsapp pribadinya M. Zaifudin menyampaikan banyaknya temen temen media yang ingin mengikuti,

Dan sementara ruangan kita gak cukup kata politisi Partai Gerindra asal Dapil Driyorejo – Wringinanom ini.

Terpisah Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik Suyono,

Saat hearing di dampingi tiga kepala desa (Kades). Yakni, Kades Banyuwangi, Kecamatan Manyar, Kades Padeg, Kecamatan Cerme, dan Kades Sumari, Kecamatan Duduksampeyan.

Ketika ditanya kontributor LiraNews terkait hasil hearing dengan komisi I, Dalam pesan singkat di whatsapp Suyono menjelaskan, Pilkades kali ini memang tidak di anggarkan.

“Pasalnyat Pilkades selanjutnya akan di anggarkan dalam APBD,” ujar mantan Camat Cerme ini.

Namun pihaknya memohon maaf, aslinya kita hanya membantu memperlancar proses pelantikan. LN-Heri

Related posts