LSM LIRA Hanya Satu, Ini Penjelasan Presiden LSM LIRA HM. JUSUF RIZAL (I)

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) dikabarkan pecah pasca Munas (Musyawarah Nasional) II, 15-17 September 2015 di Hotel, Bidakara, Jakarta. Sehingga ada Kepengurusan Versi Olis Datau (Olivia Elvira) dan Versi Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si. Bagaimana sesungguhnya kronologis dan mana LIRA LSM dan mana ORMAS PERKUMPULAN LIRA, berikut penjelasan dalam wawancara khusus Redaksi dengan Pendiri dan Penggagas LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), Drs. HM. Jusuf Rizal, SE, M.Si.

Bapak bisa jelaskan kapan LSM LIRA itu berdiri?.

LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu saya dirikan tahun 2004 dari Embrio Blora Center (Tim Relawan SBY-JK bersama Sudi Silalahi, Prof.Dr. Marsudi Kisworo, M.Sc). Tujuannya mengawasi kinerja Pemerintahan SBY-JK, khususnya mendorong pemerintahan yang bersih dan anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Setelah berdiri selama dua tahun, kemudian tahun 2006, saya ajak beberapa teman bergabung sebagai pendiri saat dinotariatkan. Mereka adalah Hasyim Arief, Ahmad Poernadi, Hendrik Sitompul dan Boy Rahman. Dalam perjalanan sesuai dengan AD/ART, Poernadi dan Hendrik Sitompul diganti oleh Mayjen TNI (Purn) Arief Siregar, SH, MH, M.sc dan DR. Syahrial Yusuf, MBA, MM.

Dalam AD/ART sebagai LSM, kami sepakati bahwa “Kewenangan Tertinggi/Mutlak” dalam menentukan arah perjuangan organisasi ada di Dewan Pendiri. Presiden (DPP), Gubernur (DPW), Bupati/Walikota (DPD) dan seterusnya adalah pelaksana tugas organisasi yang tunduk dan patuh pada Dewan Pendiri.

Sebagai LSM, LIRA kemudian mendaftar di Kesbangpol Depdagri untuk memperoleh Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tahun 2010. Pendaftaran SKT bagi setiap LSM kemudian diatur dalam Permendagri Nomor: 33 tahun 2012. Setelah itu kemudian terbit UU Keormasan No.17 tahun 2013, yang kemudian mengatur status LSM/Ormas yang  tidak “BERBADAN HUKUM” dan “BERBADAN HUKUM” sesuai Pasal 10. Jadi LSM LIRA adalah organisasi masyarakat yang tidak berbadan hukum yang mengatur dirinya berdasarkan konstitusi AD/ART LSM LIRA.

Jika LIRA sebagai LSM tidak berbadan hukum, kenapa harus ada Munas, Muswil dan Musda?

Inilah uniknya LSM LIRA karena menggunakan istilah-istilah marketing untuk mempopulerkannya dimasyarakat. Pertama, Gerakan dan Semangat perjuangan LSM LIRA adalah LSM MURNI. Untuk amar ma’ruf nahi munkar. Konstruktif, Pro pemerintah namun tetap kritis dan independen.

Kedua, jaringannya seperti partai politik. Ada DPW, DPD, DPK, DPL, DPRT/DESA. Dalam konteks pembelajaran politik, dipinjam istilah Munas, Muswil, Musda, Muscap dan seterusnya untuk Rapat Pengurus. Dewan Pendiri telah berpikir jauh kedepan akan membuat Partai Politik (Partai Parsindo = Partai Swara Rakyat Indonesia), maka pembelajaran politik diperlukan pada kader-kader LSM LIRA agar tidak buta Politik. Jadi nama Munas, Muswil dan Musda hanya istilah yang dapat menampung usulan sesuai tingkatannya untuk diajukan, disetujui dan ditetapkan Dewan Pendiri.

Ketiga, menggunakan Struktur Seperti Pemerintahan (Shadow of Governance). Hanya LIRA satu-satunya LSM yang menggunakan Struktur organisasi seperti pemerintah. Ada Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Bupati, Camat, Lurah, RT/Kepala Desa. Ini diciptakan dalam konteks Leadership Development (Membentuk Jiwa Kepemimpinan). Artinya LSM LIRA sekaligus membentuk watak dan karakter kepemimpinan bagi para kader-kadernya.

Jadi Munas itu bukan merupakan kewenangan tertinggi dalam organisasi LSM LIRA. Kewenangan tertinggi sesuai dengan AD/ART ada di Dewan Pendiri. Berbeda dengan ormas/perkumpulan dimana kewenangan tertinggi ada dalam rapat pengurus/anggota atau Forum Munas

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Fri Mar 17 , 2017
LiraNews.Com