LSM LIRA Kritik PKPU Aturan Protokoler Kesehatan Masuk Kewenangan Bawaslu

  • Whatsapp
banner 468x60

Surabaya, LiraNews – Rabu malam (23/09) internal DPD LSM LIRA kota Surabaya mendiskusikan PKPU terbaru tentang protokol kesehatan. Diskusi yang dipromotori oleh Praktisi LHA (lembaga hukum & advokasi) LIRA kota Surabaya mempertanyakan kewenangan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran protokol kesehatan selama masa kampanye.

Dalam hasil diskusi tersebut, LIRA menyayangkan bahwa bawaslu yang mempunyai kewenangan menangani protokol kesehatan dalam masa kampanye. Menurut Praktisi hukum LIRA protokol kesehatan bukan kewenangan bawaslu, kalaupun ditangani oleh bawaslu sebaiknya ketentuannya diatur dalam bentuk Undang-undang dan/atau perpu agar memperoleh legitimasi hukum yang jelas.

Menurut M.Anas Sekretaris LHA (lembaga Hukum & advokasi) LIRA Surabaya, hukum itu dibuat dalam perpu, bukan dalam PKPU, Jika ada PKPU terbaru menangani Protokol kesehatan tentu bisa ditolak.

“Karena protokol kesehatan tidak diatur dalam uu no.10 tahun 2016l tentang Pemilihan, dan Juga tidak diperjelas bentuk ancaman dan sanksi bagi pelanggar,” ujarnya.

Lanjutnya, hukum itu dibuat bersamaan dengan sanksi pelanggarannya, Kalau tiba tiba ada PKPU tentang protokol kesehatan, terus sanksinya seperti apa. “Meskipun protokol kesehatan sifatnya mendesak tetap bukan wewenang bawaslu,” pungkasnya.

Ini adalah sebagai bentuk Kritik LSM LIRA pada Bawaslu dan juga pemerintah dalam hal ini Kemendagri yang membawahi kewenangan Pilkada. LSM LIRA akan menanyakan dasar hukum PKPU tersebut.

Karena LSM LIRA menemukan banyak kejanggalan yang tidak bisa di jadikan PKPU berdasarkan hukum yang berlaku. Dimana pemilukada akan digelar bulan Desember mendatang. LN-ABS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60