Lsm Lira Sumut-Aceh Desak Gubernur  Sumut Erry Nuradi Batalkan Lelang Atk

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

Medan, LiraNews.com – Lelang ATK (Alat Tulis Kantor) di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dinilai telah melanggar aturan main, yakni Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) meminta Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi membatalkan lelang ATK tersebut karena ditenggarai berbau persekongkolan.

Menurut Koordinator Wilayah I (Sumut-Aceh) LSM LIRA, Ahmad Syahrul Siregar, SH, lelang ini terkesan aneh karena waktu pelaksanaan pekerjaan selama delapan bulan.

“Buat apa juga dilelang, tokh SKPD bisa membeli secara online, tergantung kebutuhan instansi tersebut,” ujar Ahmad Syahrul yang didampingi aktivis LIRA, Andi Nasution, Sabtu (20/5/2017).

Item-item yang dilelang, katanya, sudah ada di e-katalog. Maka, sesuai Perpres No: 4/2015, pasal 110 ayat 4 dan SE LKPP No: 3/2015, kegiatan itu tidak boleh dilelang.

“Pembeliannya wajib melalui e purchasing,” katanya.

Hal ini juga, lanjutnya, terkait efektifitas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan. Jika pelaksanaan ATK saja sampai delapan bulan, mengindikasi pihak Inspektorat tidak tahu persis berapa besar kebutuhan instansi tersebut.

Andi Nasution menambahkan, sebenarnya sudah menyampaikan hal ini kepada Inspektur, OK Henry. Dia juga meminta OK Henry selaku Pengguna Anggaran membatalkan lelang tersebut.

“Masa seorang Inspektur, yang bertugas melakukan pengawasan, mentolelir pelanggaran yang ada di lingkungannya,” terang Andi Nasution.

Proses lanjutan lelang dengan HPS Rp 321.642.000 itu, lanjut Andi Nasution, ternyata terindikasi adanya praktik persekongkolan.

CV Sukses Mandiri, selaku penawar terendah, Rp 278.780.000 (86,67% dari HPS) kalah dalam pelelangan. Alasannya, karena CV Sukses Mandiri tidak menghadiri undangan pembuktian kualifikasi dan klarifikasi.

“Aneh saja, jika perusahaan yang berdomisili di Medan, tidak menghadiri proses paling menentukan. Buat apa perusahaan tersebut susah payah memenuhi persyaratan, kalau memang tidak hadir pada proses penentuan,” katanya.

Kemudian CV Rabbani, lanjutnya, perusahaan yang biasa memenangkan lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah, juga gugur saat evaluasi dan kualifikasi. CV Rabbani penawar kedua terendah, Rp 298.206.150.

“CV Rabbani gugur karena tidak melampirkan surat keterangan domisili perusahaan dari kelurahan. CV Rabbani itu sudah sarat pengalaman dalam lelang barang dan jasa dan sering memenangkan lelang, masa bisa Alfa terhadap persyaratan itu,” paparnya.

Uniknya lagi, Andi menambahkan, CV Raja Roni Jaya selaku penawar terendah ketiga (Rp 306.369.855), juga gugur pada tahap pembuktian dan klarifikasi. Salah satu alasan CV Raja Roni Jaya gugur, karena surat penawaran harga ditandatangani orang lain yang bukan direktur.

“Kalau seperti itu alasannya, mengapa CV Raja Roni Jaya sampai pada proses pembuktian kualifikasi dan klarifikasi. Seharusnya tahap evaluasi administrasi perusahaan tersebut sudah gugur,” jelas Andi Nasution.

Lelang ini, tambah Andi, dimenangkan PT Mina Mulia Perkasa selaku penawar tertinggi, dengan penawaran Rp 309.359.820 atau 96,18% dari HPS.

Berdasarkan hal-hal tersebut, tambah Ahmad Syahrul, LSM LIRA menengarai, Korsupgah (Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan) korupsi KPK yang digembar-gemborkan Pemprov Sumut, hanya sekedar Pepesan Kosong belaka.

“LSM LIRA meminta dan mendesak Gubsu Erry Nuradi, mengevaluasi kinerja OK Henry, yang terkesan tidak becus. Bagaimana dia mau menjadi Sekda Provsu, kalau kinerjanya seperti ini,” pungkasnya. LN-SYL

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Sun May 21 , 2017
LiraNews.Com