Lulung : Masyarakat Jangan Terjebak Kjp Dan Kjs

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews.com – Masyarakat tidak terjebak oleh program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diumbar calon patahana gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Sangat naif kalau ada berita Basuki Tjahaja Purnama kalah tidak ada KJP. KJP dan KJS akan ada sepanjang masa,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Abraham Lunggana (Lulung) pada Musyawarah Kerja (Muker) Wilayah ke VI DPW PPP di Buaran, Jakarta Timur, kemaren.

Dia mengingatkan, program KJP dasn KJS adalah program kerakyatan. Artinya dana untuk KJP dan KJS memang diambil dari pajak yang selama ini dibayar masyarkat.

Selama ini, masyarakat membayar PBB, pajak saat berbelanja, listrik dsb, dengan total akumulasi sebesar 70 milyar tahun ini.

“KJP maupun KJS merupakan program rakyat yang diimplementasikan DPRD DKI,” jelasnya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah tidak boleh gagal berkomunikasi dengan masyarakat. Salah satu bentuk kegagalan komuniksi pemerintah adalah penggusuran yang dilakukan dengan kekuatan polisi dan Satpol PP.

Seharusnya pemerintah mengkomunikasikan hal ini, sehingga tidak ada penggusuran atas nama tanah negara, padahal tanah tersebut dikelola masyarakat dan punya nilai ekonomi.

“Ditertibkan hanya kemasannya tanah negara, ngga dikasih ganti rugi, hanya dipindah rumah susun,” katanya.

Untuk itu, Lulung menegaskan, DPW PPP DKI Jakarta dukungan kepada pasangan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Sandiaga Uni pada Pilkada DKI putaran kedua merupakan keinginan keras dari tubuh PPP yang memerlukan pemimpin baru.

Salah satu hal yang membuat pihaknya mendukung Anies-Sandi karena program rumah tanpa DP (down payment). Masyarakat yang tergusur dan terpaksa pindah ke rumah susun (rusun), menurut Lulung, kesejahteraannya tidak terdukung, akibat beban sewa maupun biaya listrik.

“Program rumah tanpa DP ini dapat membantu masyarakat. Asset pemerintah itu dikatakan ada 1000 trilyun. Kalau kita sinergikan dengan bank pemerintah, masyarakat bisa tanpa DP. Asset bisa jadi kolateral ke bank,” pungkasnya. LN-MHS

banner 300x250

Related posts

banner 468x60