JAKARTA, LIRANEWS.COM | Gagasan mendirikan BUMD Parkir di Propinsi DKI Jakarta, guna penataan dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) didukung Ormas Masyarakat Madura Asli (Madas) Nusantara. Namun diingatkan agar jangan mematikan pekerja sektor informal yang mencari nafkah di sektor jasa perparkiran.
“Secara prinsip Ormas Madas Nusantara mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta kearah yang lebih baik, namun sejak awal perlu dipikirlan tentang nasib para pekerja sektor informal di perparkiran,” tegas Ketua Umum Ormas Madas Nusantara, KRH.HM.Jusuf Rizal, SH kepada media di Jakarta
Menurut pria berdarah Madura-Batak, aktivis Pekerja dan Buruh itu, Ormas Madas Nusantara telah membentuk PUK (Pengurus Unit Kerja) Madas Nusantara yang tergabung dibawah naungan organisasi Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), sesuai ketentuan UU Ketenaga Kerjaan No.13/2003 dan UU Serikat Pekerja dan Buruh No.21/2000.
Sebagaimana diketahui publik, warga Madura mayoritas bekerja dan pekerja sektor informal. Mulai tukang sate, penjual ikan, daging, dagang kelontog, kuli angkut bongkar muat, driver, ojol, starling (pedagang kopi keliling), termasuk pengelola dan pekerja parkir yang sudah turun-temurun dikelola yang masuk kategori sektor informal.
Ormas Madas Nusantara meski baru berdiri berdasarkan rekam jejak termasuk Relawan yang turut memenangkan Pasangan Pramono-Rano digarda depan, saat Pilkada Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 dengan gerakan satu putaran.
Kemudian guna membantu kinerja Pramono Anung, Madas Nusantara membentuk Biro RIS (Intelijen Rakyat Semesta) Madas Nusantara bekerjasama dengan LSM LIRA (Lumbunh Informasi Rakyat) sebagai penyambung lidah rakyat.
“Warga Madura sadar, ibarat pepatah, “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”. Kami berada di DKI Jakarta, karena itu Madas Nusantara wajib mendukung kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mensejahterakan rakyat. Lewat RIS Madas Nusantara, bisa menjadi mata dan telinga turut serta dalam pengawasan proses pembangunan,” tegas Jusuf Rizal, penggiat anti korupsi yang juga Ketum FSPTSI-KSPSI itu.
Berdasarkan data yang diperoleh RIS Madas Nusantara dari Unit Pengelola (UP) Perparkiran, di DKI Jakarta memiliki 441 ruas jalan yang dapat dijadikan lahan parkir on-street. Tetapi hanya 244 ruas jalan dan atau hanya sekitar 55% yang beroperasi.
Sementara untuk parkir off-street, dari 615 lokasi yang diatur dalam Pergub Nomor 188 Tahun 2016, hanya 69 lokasi yang aktif. Itu pun belum semuanya tercatat sebagai aset Unit Pengelola Perparkiran. Akibatnya dari sektor pendapatan juga jeblok.
“Misalnya jika tahun 2017 pendapatan Perparkiran mencapai Rp.107,89 miliar, anehnya ditahun 2024 pendapatan bukan tambah naik, tapi justru terjun bebas. Hanya mencatat pendapatan Rp. 57,02 miliar. Ini kan aneh. Ada apa dengan Kepala Dinas Pengelola Perparkiran?,” tegas Jusuf Rizal yang juga Relawan Prabowo itu.
Dari hasil investigasi RIS Madas Nusantara ditemukan dugaan penyimpangan pengelolaan, baik dari manajemen, administrasi, pengaturan maupun kebocoran, baik on-stret maupun of-stret. Plus lahan parkir jadi rebutan oleh ormas-ormas yang saat ini ditertibkan oleh Satgas Preman (Polisi dan TNI).
Kedepan, lanjut Jusuf Rizal, dengan membentuk BUMD Perparkiran, potensi pendapatan parkir, semestinya lebih besar. Sudah dapat menggunakan tehnologi, penyiapan parkir bersusun keatas, sehingga mengurahi penggunaan lahan. Dapat mengurangi kebocoran dan perlakuan negatif oknum petugas UP Parkir dihampir semua wilayah. Konon RIS Madas Nusantara memiliki daftar oknum petugas nakal.
“Jika diberi kepercayaan oleh Gubernur Pramono Anung, Madas Nusantara siap bekerjasama menata perparkiran di DKI Jakarta. Kami akan ajak investor pengusaha Madura maupun umum untuk terjun mengurai semrawut DKI Jakarta yang salah satunya dikontribusi masalah parkir. Tentu melibatkan Dishub, Polisi dan TNI,” ujar Jusuf Rizal sambil menambahkan Ormas Madas Nusantara bukan ormas anarkhis.
Kolom Komentar