Mahkamah Konstitusi Ajarkan Buruh Teknik Penyusunan Permohonan Judicial Review

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews — Permohonan Judicial Review (JR) adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 Dan buruh berkepentingan ketika ada UU Ketenagakerjaan atau UU terkait lainya jika dirasa keberadaanya merugikan buruh.

Mengantisipasi hal tersebut para buruh belajar dari para panitra dan hakim MK langsung selaku narasumber bagaimana teknik menyusun permohonan JR agar benar-benar diterima dan disidangkan oleh hakim MK dan putusanya cenderung menguntungkan buruh, hal tersebut disampaikan panitra MK Santhy Kustrihardiani yang menjadi narasumber kelas diskusi.

Santhy menjelaskan, Pengujian materi Undang-undang tersebut tentu saja berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Sementara itu waketum OKK DPP KSPSI HM Jusuf Rizal mengungkapkan, Beberapa masalah seperti Outsourcing, pengupahan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Penatalaksana Rumah Tangga (PRT) dan yang terbaru tentang BPJS serta Tenaga Kerja Asing (TKA) sangat berkaitan erat dengan UU Ketenagakerjaan yang dirasakan sangat kontroversial bahkan cenderung merugikan buruh selama ini selalu menjadi sumber masalah dalam setiap aksi buruh.

“Karenanya buruh diajarkan tidak melulu aksi dijalan dalam menyuarakanya namun dicerdaskan melalui JR ke MK sebagai sarana perjuangan lainya ketika suara jalanan diacuhkan,” jelas Jusuf Rizal.

Menurutnya, Dalam pendidikan ini buruh didorong membuat permohonan JR sebagaimana prakteknya sesuai hukum acara di MK.

“Bahkan MK juga mengajarkan tentang cara bagaimana mengajukan Permohonan secara online dan sidang teleconfrence jika pemohon berada jauh diluar daerah melalui Universitas Negeri yang berada terdekat dari kediaman pemohon,” pungkas Jusuf. LN-RED

Fri Sep 6 , 2019
Sebatik, LiraNews — Kegiatan Survey OBP (Outsanding Borrdery Problem) ini berlangsung dari tanggal 4 s.d 5 September 2019 di Pulau Sebatik Kalimantan Utara dan di hadiri oleh Direktur Topografi Angkatan Darat Brigadir Jendral TNI Ir. Asep Edi Rosidin, MDA beserta jajaran serta Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) beserta jajaran […]