Mardani Ali Sera Curigai Perppu No 1 Tahun 2020 Hanya Untungkan Pejabat

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengkritisi pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan pada saat rapat paripurna DPR RI, Kamis (2/4/2020).

Mardani mencurigai, adanya kepentingan istimewa kepada pejabat untuk kebal hukum dan membuka peluang korupsi baru.

Read More

banner 300250

“Mari kita Awasi Implementasi Perppu No 1 Tahun 2020 yang sudah ditekan Presiden Jokowi pada tanggal (31/3) yang lalu. Ada peluang justru membuka masalah krisis ekonomi yang lebih luas karena pemerintah akan mengelontorkan dana 405,1 triliun untuk penanganan Covid-19,” kata Mardani, Jumat (3/4/2020).

Politisi PKS tersebut berpendapat, apabila tidak diawasi secara serius, kebijakan tersebut sangat berpotensi mengistimewakan pejabat agar kebal hukum dan juga membuka peluang korupsi baru yang lebih besar.

“Kita mesti belajar dari krisis tahun Tahun 1998 karena mega korupsi BLBI Rp600 triliun. Ada peluang hal itu bisa terjadi lagi jika tidak diawasi dan transparan pelaksanaan Perppu ini dan juga membawa dampak lanjutan,” ujarnya.

Mardani pun menghimbau, agar pemerintah menyalurkan dengan tepat dana Rp405,1 triliun itu kepada 11 juta warga tidak mampu yang paling besar terkena dampak slow down ekonomi karena pandemik Covid-19,

“Saya minta tidak hanya data dari Program Keluarga Harapan (PKH) saja sasaran program stimulus ekonomi ini, namun pedagang warteg, warung padang, ojek online, pak polisi cepe, tukang parkir, kondektur, sopir mikrolet, pedagang pasar, pedagang asongan, gerobak makanan, petani, nelayan, dan lain sebagainya juga harus bisa merasakan manfaatnya,” imbuh legislator asal Dapil DKI Jakarta 1 itu.

Terakhir, Wakil Ketua BKSAP DPR RI itu juga mendesak, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memberikan perlindungan kepada warga negara indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.

“Saya minta WNI kita juga di perhatikan serius oleh Pemerintah karena sudah 202 negara yang sedang berjuang melawan penyebaran Covid-19,” pungkasnya.

Seperti kita ketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan ini pada hari Selasa (31/3/2020) melalui teleconference dari Istana Kepresidenan Bogor dengan alasan situasi kegentingan menghadapi pandemi Covid-19 yang membawa masalah kesehatan masyarakat dan implikasi ekonomi yang luas. LN-RON

 

banner 300x250

Related posts

banner 468x60