YOGYAKARTA, LIRANEWS.COM | Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menjadi sorotan publik nasional. Puluhan massa dari kelompok yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) mendatangi kawasan Fakultas Kehutanan UGM, Selasa siang, dalam sebuah aksi demonstrasi yang menuntut klarifikasi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo.
Aksi ini berlangsung damai namun penuh dengan tekanan moral, di tengah pengawasan ketat aparat keamanan dan pihak kampus.
Aksi ini dipimpin langsung oleh sejumlah tokoh nasional, salah satunya Amien Rais, mantan Ketua MPR RI sekaligus mantan akademisi UGM.
Selain itu, tampak hadir pula Roy Suryo, pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang juga alumni UGM, yang selama ini aktif menyuarakan keraguannya terhadap keaslian dokumen akademik Presiden Jokowi.
Dalam pernyataannya di sela aksi, Roy Suryo menyebut bahwa dirinya siap memberikan bantuan data dan analisis forensik digital apabila pihak UGM bersedia membuka data resmi.
> “Sebagai alumni UGM, saya prihatin. Kita hanya minta kejelasan data. Ini bukan soal politik, ini soal transparansi dan akuntabilitas akademik. Kalau data benar, tidak perlu takut dibuka,” tegas Roy Suryo di hadapan wartawan.
“Saya telah menganalisis sejumlah dokumen dan menemukan beberapa ketidakwajaran. Maka sangat wajar jika publik mempertanyakannya, dan institusi sekelas UGM tidak boleh diam,” tambahnya.
Para demonstran mendesak UGM, khususnya Fakultas Kehutanan, untuk terbuka kepada publik dan segera memberikan klarifikasi resmi. Tuduhan dan spekulasi mengenai keaslian dokumen akademik Presiden tersebut telah kembali mengemuka di ruang publik sejak awal 2025, terutama setelah sejumlah dokumen disebarkan di media sosial dan forum diskusi.
“UGM adalah institusi pendidikan tinggi yang terhormat. Jika memang benar, maka klarifikasi akan menenangkan publik. Tapi jika ada penyimpangan, maka bangsa ini berhak tahu,” ujar salah satu orator dari TPUA.
Menanggapi aksi tersebut, pihak keamanan kampus UGM berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Kepala Humas dan Protokol UGM, Dr. Iva Ariani, mengatakan bahwa pihaknya menghormati kebebasan berpendapat, namun menegaskan bahwa semua proses akademik di UGM telah berjalan sesuai prosedur.
> “Setiap lulusan UGM, termasuk Presiden Jokowi, melalui prosedur yang ketat dan terdokumentasi dengan baik. Namun kami terbuka terhadap permintaan klarifikasi formal jika disampaikan melalui jalur institusional yang benar,” ujarnya dalam keterangan pers.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Kehutanan UGM terkait isi tuntutan demonstran. Massa mengancam akan menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar apabila tidak ada jawaban tegas dalam waktu dekat.
Aksi ini menandai ketegangan baru antara masyarakat sipil dan institusi akademik, sekaligus mencerminkan tuntutan zaman atas keterbukaan informasi dan transparansi pejabat publik. Seiring sorotan yang makin tajam, publik kini menanti langkah UGM dalam menjawab polemik ini secara ilmiah dan obyektif.
