Jakarta, LiraNews– Isu 3 periode tidak tertutup, tetap kita khawatir apalagi ada pintunya tuh, konvensi kenegaraan, PPHN itu. Artinya peluang amandemen tetap ada dan kalau amandemen ada dengan kondisi sekarang yang agak tidak imbang berbahaya.
Kami tetap mengkhawatirkan berkumpulnya relawan dalam jumlah yang sangat besar sebelum pemilu mengusung kebijakan 3 periode Pemerintahan Jokowi. Karena gerakan relawan bukannya berhenti malah jalan terus, berbahaya.
Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat menjadi narasumber Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Diskusi Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2022) menyikapi berkumpulnya massa pendukung Presiden Jokowi pada Pemilu 2019 lalu.
Mardani menegaskan, PKS tetap menolak 3 periode pemerintahan dan mendorong Presiden Jokowi menyerahkan urusan calon presiden pada Pemilu 2024 kepada partai politik.
“Saya meyakini, PDI Perjuangan (PDIP) tetap menolak, PKS pun menolak 3 periode. Saya pikir banyak partai juga menolak. Sebaiknya janganlah masuk ke lubang yang sama, kasihan negeri ini,” tutur Anggota Komisi II DPR RI ini.
Menurut Mardani kalau mau kebijakan tiga periode ini diterapkan jangan pada Pemilu 2024 nanti agar hal ini berjalan lebih fair.
“Kita tidak boleh membahas sesuatu yang ada dampaknya kepada diri kita, kalau buat bangsa negara ayo 10 tahun lagi, 15 tahun lagi kita terapkan masih mungkin kita bahas, tapi kalau diterapkan 2024 secara etika salah dan sesat,” jelas Mardani.
Mardani menilai, ada juga upaya yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda untuk memuluskan langkah penerapan 3 periode pemerintahan.
“Ya kasihan, konstitusi kita tegas kok, pokoknya tolak perpanjangan, tolak 3 periode, karena pemilu dilaksanakan tiap lima tahu sekali,” ujar Mardani.
— tapi keran pembahasan masih dibuka?
Namun demikian, Mardani tidak menampik apabila ke depannya kebijakan 3 periode ini nantinya akan dibahas di Komisi II DPR RI, namun untuk saat ini kebijakan itu tak bisa diterapkan.
“Ya nanti rakyat wajib menjaga, kalau PKS tegas pokoknya tolak 3 periode, tolak perpanjangan, karena haknya rakyat pemilu tiap lima tahun sekali. Berikan kepada rakyat kesempatan untuk mengevaluasi yang di 2019 sudah dapat amanat dan peluangnya ada dan saya malah berbahaya dengan gerakan para relawan,” tukas Mardani.
Legislator asal Dapil DKI Jakarta 1 ini pun tidak habis pikir mengapa Presiden Jokowi mengumpulkan massa yang begitu banyak sedangkan dirinya tak bisa kembali mengikuti kontestasi Pemilu 2024.
“Bayangkan 100 ribu orang lebih yang hadir, berapa biayanya, untuk apa kegiatan seperti itu, dihadiri presiden. Kehadiran Pak Jokowi itu kan seperti cap stempel gerakan ini adalah gerakan yang legal dan baik untuk negeri. Presiden itu kepala negara loh, gerakan-gerakan yang membuat negara ini turun kelas harusnya ditolak oleh presiden,” pungkas Mardani Ali Sera.
