Simalungun, LiraNews.com – Masyarakat Kecamatan Hutabayu Raja, Simalungun, Sumatera Utara merasa sakit hati lantaran akses transportasi masyarakat, yakni Jembatan Silotuha yang sudah rusak parah tak kunjung dibangun.
Pemerintah malah membangun bronjong (penyangga sungai) yang sama sekali tidak dibutuhkan masyarakat.
Bahkan proyek Bronjong itu memakan uang/anggaran Rp3.257.899.000 (Rp3,257 miliar) bersumber dan APBD Provinsi Sumatera Utara.
Pembangunan Jembatan Silotuha sendiri malah dicuekin. Padahal jembatan itu menjadi akses utama kegiatan masyarakat, bahkan menjadi penghubung dua kabupetan sekaligus, yakni Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Asahan.
Jembatan Silotuha juga menjadi akses utama anak-anak bersekolah, akses ibu-ibu belanja kebutuhan pokok, akses warga desa menuju ke Kota.
Jembatan Silotuha adalah jalan alternatif masyarakat Simalungun dan Asahan menuju Kota Kisaran dan BP Mandoge. Termasuk jalan alternatif menuju Kota Perdagangan dan Kota Pematang Siantar.
“Namun Jembatan Silotuha saat ini mengalami kerusakan parah, bahkan kerusakan sudah terjadi sejak 20 tahun silam namun tak kunjung diperbaiki,” kata pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Hutabayu Raja, kepada awak media, Kamis (7/11/2024).
DPK LIRA Hutabayu Raja menuturkan, masyarakat Hutabayu Raja semakin sakit hati, karena perbaikan Jembatan Silitohu selalu dijadikan ajang kampanye janji-janji politik.
Setiap kali ada kontestasi pemilu, baik Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilkada, masalah perbaikan Jembatan Silotuha akan menjadi ajang iklan untuk meraup suara rakyat.
“Masyarakat hanya diberi angin surga Jembatan Silotuha untuk diperbaiki, tapi tak pernah direalisasikan. Sampai saat ini,” tandas DPK LIRA Hutabayu Raja.
Aspirasi masyarakat Hutabayu Raja terkait pembangunan jembatan ini pun selalu disampaikan di setiap ada rapat, baik rapat Nagori (desa), rapat kecamatan, bahkan dalam rapat kabupaten.
“Masyarakat Desa Jawa Baru selalu mengajukan Pembangunan Jembatan untuk menjadi Skala Priontas (P1) di setiap Musyawarah Desa untuk diajukan ke Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat,” jelas DPK LIRA Hutabayu Raja.
Namun alangkah teganya! Pemerintah malah membuat hati rakyat makin terluka karena mengabaikan pembangunan jembatan Silotuha, dan membangun bronjong penyangga tepi sungai senilai Rp3,257 miliar.
Anggaran sebanyak itu bersumber dari APBD Provinsi Sumut, dimana pencairannya difasilitasi Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Sumut, yakni Rony Situmorang dari Fraksi Nasdem.
Pembangunan Bronjong ini tidak jauh dari jembatan yang rusak tersebut, dan dibangun hanya di satu sisi saja, yakni di sisi Kabupaten Simalungun. (rupanya sungai tersebut adalah batas pemisah antara Simalungun dan Asahan, red).
Masyarakat semakin kecewa, lantaran pembangunan Bronjong ini membuat kerusakan Jembatan Silotuha semakin parah, karena arus sungai menjadi semakin menyempit.
“Maka itulah, masyarakat meminta agar pembangunan Bronjong segera dihentikan karena tidak ada gunanya,” lanjut DPK LIRA Hutabayu Raja.
Berdasarkan investigasi dari DPK LSM LIRA Kecamatan Hutabayu Raja, rupanya pembanginan Bronjong ini punya kaitan dengan kepentingan pangulu (setingkat kepala desa) setempat.
“Pangulu (kepala desa) ini sengaja. Senang rupanya dia turun anggaran buat bangun Bronjong Rp3,2 miliar karena di pinggir sungai itu untuk mengamankan tanah mertuanya,” ujar DPK LIRA Hutabayu Raja.
Masyarakat Hutabayu Raja yang sudah muak, akhirnya menyampaikan unek-uneknya saat rapat dan sosialisasi di kantor Pangulu Jawa Baru pada 5 Nopember 2024.
Rapat itu dihadiri oleh Pangulu Jawa Baru Novita Fipdaus Simanjuntak bersama perangkatnya. Kemudian Pak Camat Hutabayu Raja Ferry Risdoni Sinaga. Hadir juga utusan PUPR, Bhabinkamtibmas, serta masyarakat Jawa Baru.
“Setelah diskusi bahkan berdebat panjang, akhirnya disepakati bahwa pembangunan Bronjong untuk sementara waktu distop. Masyarakat ingin agar anggaran dialihkan buat membangun Jembatan Silotuha. Titik!” jelas DPK LIRA Hutabayu Raja yang dimentori oleh Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman P. Simbolon.