Memalukan, Dirut BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Tak Berani Bicara Investasi Saham ke Publik

Gravatar Image
  • Whatsapp

Jakarta, LiraNews — Sungguh memalukan! Sosok sekelas Direktur Utama BJPS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo yang mengelola dana hampir Rp450 triliun tidak berani bicara ke publik tentang investasi saham BPJS Ketenagakerjaan.

“Sungguh memprihatinkan Dirut yang mengelola ratusan triliun, namun tidak berani bicara ketika publik ingin tahu transparansi pengelolaan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tegas Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta.

Read More
banner 300250

Komentar tersebut disampaikan Jusuf Rizal yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin The President Center, usai mengikuti Dialog Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Ombudmas via Virtual Zoom, Kamis, 22 Juli 2021.

Sedianya Anggoro Eko Cahyo selaku Dirut BPJS Ketenagakerjaan diundang menjadi salah satu narasumber diskusi, bersama Hery Susanto (ORI), Achsanul Qosasi (BPK RI), Felly S Runtuwene (Ketua Komisi IX DPR RI), dan Poempida Hidayatulloh (Mantan Dewas BPJS Ketenagakerjaan).

Direktur Utama BJPS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo

Namun Anggoro melengos alias tidak hadir. Hal ini pun menjadi sorotan mantan anggota Dewas BPJS, Poempida Hidayatulloh. Semestinya diskusi ini menjadi kesempatan bagi Direksi atau Dewas BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan berbagai hal terkait Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan ke Publik.

“Saya jadi menduga-duga kenapa tidak berani tampon. Ada apa kenapa tidak transparan,” tegas Poempida sambil menambahkan terkait masalah Investasi Saham BPJS Ketenagakerjaan semua sudah disampaikan ke Kejaksaan Agung.

Poempida sendiri termasuk salah satu pembicara dalam diskusi webinar bersama Ombudsman RI tersebut.

Poempida Hidayatulloh

“Sangat disayangkan memang. Ini menunjukkan bahwa Direksi BPJS Ketenagakerjaan tidak siap dan bahkan mungkin tidak memiliki konsep yang jelas dalam melakukan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Jusuf Rizal dan Sony Mardiyanto dari KSPI.

Semestinya Direksi BPJS Ketenagakerjaan berani tampil memaparkan hal-hal terkait investasi saham BPJS Ketenagakerjaan, mengingat saat ini publik meragukan kapasitas dan kapabilitas Direksi dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan dalam pengelolaan. Terutama setelah adanya kasus korupsi Rp43 triliun yang kasusnya masih mandek di Kejaksaan Agung.

Direksi BPJS Ketenagakerjaan dinilai “ugal-ugalan” dalam menempatkan investasi saham, karena menurut temuan BPK penempatan investasi saham ditempatkan di perusahaan yang kurang menguntungkan. Akibatnya BPJS bukan hanya kehilangan potensi pengembangan dana secara optimal, tapi juga berpotensi menanggung kerugian.

Investasi saham BPJS Ketenagakerjaan itu diantaranya ditempatkan di perusahaan SIMP saham grup Salim/swasta, KRAS (Krakatau steel/BUMN), GIAA (Garuda Indonesia), AALI ( grup Astra/swasta), LSIP grup Salim/swasta, ITMG swasta, dll.

“Asumsi LSM LIRA bila sekelas Dirut BPJS Ketenagakerjaan tidak berani tampil, kami berasumsi pasti ada masalah besar di BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya terkait investasi saham. Bila tidak ada problem, kenapa tidak berani,” papar Jusuf Rizal aktivis pekerja dan buruh berdarah Madura-Batak itu.

Presiden LSM LIRA berdarah Madura-Batak, HM. Jusuf Rizal bersama Menkopolhukam Mahfud MD.

Menurut Ketua Umum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu, dengan tidak beraninya Dirut BPJS Ketenagakerjaan bicara investasi saham ke publik, maka kepercayaan pekerja dan buruh untuk ikut program BPJS Ketenagakerjaan bisa berkurang. Auh-alih menambah kepesertaan, bisa-bisa yang sudah jadi peserta akan menarik diri.

“Maka wajar jika kemudian pekerja dan buruh ada yang tidak percaya. Iuran puluhan ribu dikumpulkan, tapi untuk dana sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan yang nilainya recehan saja pelit, padahal semua bertujuan agar BPJS Ketenagakerjaan untung. Tapi giliran investasi Rp43 triliun bocor,” ujar Jusuf Rizal

Berdasarkan catatan redaksi, LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) merupakan salah satu organ Pemenangan Jokowi-KH.Ma’ruf Amin pada Pilpres dengan membentuk Rumah Relawan Proja (Pro Jokowi-KH.Ma’ruf Amin) The President Center. LSM LIRA berhasil meraih Rekor MURI tahun 2009-2021 sebagai LSM terbesar dan terbanyak cabangnya di Indonesia (34 Propinsi dan 470 Kabupaten Kota)

Related posts