Mendagri Bantah Dirinya Bisa Berhentikan Kepala Daerah

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah, ada pasal dalam RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja yang menyebut Mendagri dapat memberhentikan kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Tito kepada para awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (22/1/2020) usai dirinya mengikuti Raker dengan Komisi II DPR RI.

“Saya mau koreksi dalam RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja, saya sudah cek belum ada pasal mengenai pemberhentian kepala daerah oleh Mendagri atau Presiden,” katanya.

Seandainya pasal tersebut ada, kata Tito, maka dirinya tidak akan memakai kewenangan tersebut dan lebih memilih untuk meminta pasal-pasal tersebut didrop.

“Kalau pun ada, tidak akan saya gunakan, saya sebagai Mendagri meminta itu didrop, karena sudah ada UU-nya, yaitu: UU 23/2014 tentang pemda, pasal 67, 68, 69, 76 sampai 89.

Tito menyatakan, dalam pasal-pasal tersebut di atas disebutkan syarat-syarat kepala daerah dapat diberhentikan.

“Disitu berisi bahwa kepala daerah dapat diberhentikan oleh Presiden, apabila meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan,” terangnya.

Diberhentikan, jelas Tito, yang pertama karena tidak melaksanakan program strategis nasional.

“Kedua meninggalkan tempat berturut-turut tanpa izin selama 7 hari atau akumulatif tdk berturut-turut selama satu bulan, teguran pertama, teguran kedua, itu dpt diberhentikan temporer tiga bulan,” tegasnya.

Artinya, sambung Tito, wacana tentang kewenangan Presiden atau Kemendagri untuk memberhentikan kepala daerah itu sudah diatur UU.

Pemindahan Ibukota Negara

Terkait pemindahan ibukota negara, Tito berpendapat, diperlukan kerjasama lintas sektoral untuk mengatasi masalah ini dan Kemendagri tidak dapat sendirian mengatasi masalah ini.

“Kita hargai keinginan dari temen-teman Komisi II, tapi ibukota negara ini lintas sektoral, melibatkan keadaan tanahnya, melibatkan ATR, KLHK, pemda, melibatkan menkomaritim dan investasi utk mslh investasi pembangunan,” ungkapnya.

Menurut Tito dirinya tidak dapat menyelesaikan semua masalah sendirian, lantaran kewenangannya tidak seperti Mendagri di masa lalu.

Kalau Kemendagri jaman dulu, dia powerfull, semua itu sudah lintas sektoral, tidak bisa dikerjakan dengan power Kemendagri saat ini, Kemendagri jaman dulu powerfull,” jelasnya.

Toto berpendapat, kewenangan Kemendagri kini telah terbagi ke tempat lain, sehingga diperlukan untuk membentuk suatu badan otorita.

“Ini sekarang kan sudah dibagi-bagi kewenangan Kemendagri di tempat lain, sehingga Presiden memutuskan Bappenas membentuk badan otorita, badan ini sendiri setingkat menteri yang berhubungan langsung dengan presiden dan lintas sektoral,” pungkasnya. LN-RON

banner 300x250

Related posts

banner 468x60