Mendagri Fasilitasi Pemda Konsultasi dengan Aparat Hukum dalam Penanganan Covid-19

  • Whatsapp
banner 468x60

Jakarta, LiraNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memfasilitasi jajaran Pemerintah Daerah untuk melakukan konsultasi langsung dengan aparat hukum dan lembaga terkait dalam penangaman pandemi Covid-19 atau wabah virus Corona.

Konsultasi dilakukan melalui Video Conference dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, pada Rabu (08/04/2020).

Read More

banner 300250

“Ini adalah pandemik yang terluas dalam sejarah Indonesia modern sejak 1945 kita merdeka,” ujar Tito saat memulai Video Conference.

Ia menyebut Indonesia belum pernah mengalami krisis kesehatan yang luas seperti ini, hampir semua provinsi terkena. Bangsa Indonesia juga tidak bisa under estimate, terutama daerah yang saat ini tidak terkena, mudah-mudahan tidak terkena dan tidak terpapar.

“Tapi kita juga harus berpikir overestimate. Oleh karena itu, kita harus berpikir siap dan mengantisipasi,” jelasnya.

Tito yang juga mantan Kapolri menambahkan, pandemi Covid-19 berimbas pada kesehatan, sekaligus pada sektor ekonomi. Oleh sebabnya, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas penanganan pada wabah Covid-19.

Strategi utama kita, lanjut Tito, adalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam.

Ia juga menyitir pernyataan Sekretaris Jenderal PBB bahwa krisis Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa, dan tak dapat ditandingi dengan krisis ekonomi yang telah dialami oleh dunia sebelumnya.

“Di Indonesia hal ini sudah mulai terasa, di sektor pariwisata dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga mengalami tekanan,” jelasnya.

Kata Tito, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kemudian keluar pula Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Juga keluar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dijelaskan, realokasi dan refocusing anggaran difokuskan dalam 3 (tiga) hal utama, yakni sebagai berikut:

Pertama, peningkatan kapasitas kesehatan; Kedua, penyiapan social safety net; dan Ketiga, membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Terkait peningkatan kapasitas kesehatan, segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik, baik dalam rangka sosialisasi, pencegahan, kemudian pembentukan gugus tugas, melakukan mitigasi, baik misalnya dengan rapid test, pencegahan menggunakan masker, hand sanitizer dan sebagainya.

“Termasuk peningkatan kapasitas perawatan pengadaan rumah sakit, bed, tenaga medis, sarana-prasarana lain termasuk obat-obatan dan vitamin, ini semua kita harus bekerja sama antara pusat dan daerah. Harus sinergi, karena ini adalah perang. Dengan menggunakan paradigma perang inilah maka penguatan kesehatan menjadi penting,” jelas Tito.

Adapun penyiapan social safety net, artinya dibangun jaring pengaman sosial, banyak masyarakat yang terpukul, terutama yang kurang mampu.

“Seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh Pemerintah maupun non pemerintah maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi, dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan,” ujarnya.

Kemudian terkait upaya membantu dunia usaha tetap hidup dan survive, pemerintah telah rapat berkaitan dengan produksi, Menteri Industri, KKP, kepala BKPM, Menteri Pertanian, yang prinsipnya bahwa industri yang masih bisa survive harus bisa survive.

“Jadi kalau ada peraturan, rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata, itu akan memukul dunia industri,” jelasnya.

Rapat Konsultasi tersebut, dihadiri secara langsung oleh Mendagri Tito Karnavian beserta jajaran pejabat Eselon 1 Kemendagri, Ketua KPK Komjen. Pol. Firli Bahuri, Kepala LKPP Ronny Dwi Susanto, dan Kabareskrim Polri Komjen. Pol. Listyo Sigit.

Ikut bergabung secara langsung melalui video conference Ketua BPK RI Agung Firman dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh yang diikuti secara langsung melalui video coference oleh jajaran Pemda berjumlah 513 baik langsung Gubernur, Bupati dan Walikora maupun yang diwakili oleh Sekretaris Daerah.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60