Mendagri Minta Setiap Ormas Anarkis Ditindak Tegas

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta, pihak kepolisian menindak tegas setiap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan pemungutan liar (pungli) dan tindakan kriminal lainnya.

Hal tersebut ditegaskan Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).

“Jadi begini, masalah ormas ini kan ada aturannya. Ormas itu kalau melakukan pelanggaran hukum, misalnya intimidasi, pemerasaan segala macam, tangkap saja. Tangkap saja kalau memang pidana. Tangkap saja oleh polda polres,” imbuhnya.

Tito menghimbau, apabila ormas tersebut bekerjasama dengan Pemda dalam mengelola bisnis tertentu, maka pihak pengusaha harus diajak bicara dahulu.

“Kalau seandainya bekerjasama dgn Pemda, ajak dulu bicara semua pihak. Kalau pengusaha yang terdampak itu diundang, tanya mau tidak ia diajak bekerjasama. Kalau seandainya pengusahanya mau, why not? Tapi dilihat aturannya ada kemungkinan dikorupsi tidak? Menguntungkan tidak untuk masyarakat,” tandasnya.

Tito mengungkapkan, negara tidak boleh kalah oleh ormas, apalagi ormas yang mengintimidasi warga.

“Ya tidak boleh seperti yang kemarin, yang viral itu. Itu kan mengintimidasi, negara tidak boleh kalah oleh ormas manapun juga, apalagi ormas yang mengintimidasi. Kalau ada yg melakukan intimidasi, pemerasan, kekerasan, itu ada Undang-Undangnya. Tangkap. Kalau nanti ada yg mengatakan nanti masy bisa ribut, tidak! Masyarakat mana dulu. Negara ga boleh kalah, kekuatan hukum harus cukup,” tegasnya.

Revisi UU Pilkada

Terkait revisi UU Pilkada, mantan Kapolri tersebut mengaku, dirinya dan para anggota Komisi II DPR RI tidak membahasnya dalam rapat kerja hari ini.

“Tadi tidak dibicarakan. Yang dibicarakan sebetulnya hari senin lalu, ada KPU yg memberikan paparan. Sebetulnya ada beberapa poin. Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun,” ungkapnya.

Menurut Tito, ada manfaat dan mudarat dari sistem politik yang ada saat ini.

“Banyak manfaatnya partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau tidak punya 30 miliar mau jadi bupati mana berani dia. Sudah mahar politik,” tuturnya.

Melihat hal tersebut, Tito menyarankan, agar dilakukan riset akademik untuk mengatahui dampak positif dan negatif dari sistem politik saat ini.

“Laksanakan riset akademik terutama metode survei. Riset akademik tentang dampak negatif dan positif Pilkada langsung. Kalau dianggap positif, fine. Tapi bagaiamana mengurangi dampak negatifnya? Poltik biaya tinggi, bayangkan!,” terangnya.

Tito berpendapat, sangat mungkin para calon kepala daerah melakukan korupsi.

“Kalau bagi saya sbg mantan kapolri, ada OTT2 penangkapan2 kepala daerah buat saya it’s not a surprise for me. Mengapa? Mungikin hampir, hampir ya, saya tidak mau menuduh. Mungkin hampir semua kepala daerah berpotensi melakukan tiindak pidana korupsi. Kenapa? Bayangkan dia mau jd kepala daerah, mau jadi bupati itu 30 miliar, 50 miliar, gaji 100 juta, taruhlah 200 juta, dikalikan 12 itu 2,4 kali lima tahun itu 12M, yang keluar 30M, rugi tidak?,” tanyanya.

Tito menambahkan, kalau hal tersebut dibiarkan maka niat mengabdi para calon kepala menjadi sia-sia.

“Apa benar saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa terus rugi? Bullshit. Saya tidak percaya,” pungkasnya.LN-RON

Thu Nov 7 , 2019
Jakarta, LiraNews – Anggota Komisi IX DPR RI Anwar Hafid menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan dasar filosofis dibentuknya BPJS Kesehatan. “Kalau filosofisnya, BPJS itu kan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan kurang mampu. Jadi kalau terjadi seperti ini ya negara harus bertanggung jawab dong membantu orang miskin,” […]