Mendagri: Monitor Dana Desa Agar Langsung Dibelanjakan

  • Whatsapp
banner 468x60

Palembang, LiraNews – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, pemerintah pusat akan terus memonitor realisasi dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Saya sudah sepakat dengan Ibu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) setiap bulan kami akan monitor realisasinya,” ujar Tito dalam Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa 2020, yang digelar di Gedung Main Dining Hall, Komplek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (28/02/2020.

Read More

banner 300250

Rapat Kerja Percepatan Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa 2020 itu juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Tito yang Mantan Kapolri berharap jangan sampai dana atau anggaran yang ditransfer ke daerah itu ‘ngendon’ di bank, atau pun disimpan dalam bentuk deposito.

Dana Desa, tegasnya, harus segera dibelanjakan, sehingga bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Akan dimonitor tiap-tiap daerah mana realisasinya bagus, mana yang ngendon di bank, disimpan di bank, tidak diputarkan, mengharapkan bunga depositonya, ini tidak boleh terjadi, harus beredar di masyarakat,” jelasnya.

Menurut Tito, perubahan mekanisme pencairan dana desa itu, sebagai tindak lanjut arahan Presiden Jokowi, agar dana yang ditransfer ke daerah segera dibelanjakan. Direalisasikan, termasuk dana desa tentunya.

“Ini skema baru dari Bapak Presiden melalui Ibu Menkeu, yaitu dulu dana desa itu diparkir dulu, ditrasfernya ke kabupaten. Kalau sekarang langsung transfernya ke rekening desa,” katanya.

Namun, kata Tito, dana desa tidak ditransfer ke rekening pribadi kepala desa. Tapi, dikirim ke rekening milik desa dengan harapan dana tersebut langsung dibelanjakan.

Dana Desa harus direalisasikan dalam program pembangunan yang bisa menggerakkan potensi desa. Sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat desa.

“Bapak Presiden ingin agar pemikiran membangun dari pinggiran, membangun dari desa itu betul-betul nyata, muncul bergeliat,” ujarnya.

Selain itu dengan ditansfer langsung ke rekening desa, kata Tito, kepala desa tak lagi harus susah payah datang ke ibukota kabupaten atau kota untuk mencairkan dana desa.

Ini juga jadi salah satu resep untuk memangkas birokrasi. Sehingga dana bisa cepat diterima. Cepat pula dibelanjakan.

“Supaya (kepala desa) enggak ramai-ramai lagi datang ke Palembang,” ujarnya.

Intinya, kata Tito, Presiden ingin dana desa secepatnya ditransfer. Secepatnya pula belanjakan. Dan, itu berlaku tidak hanya untuk dana desa, tapi juga untuk dana yang ditransfer ke Pemda.

Karena saat ini, Indonesia tengah menghadapi tekanan ekonomi dampak dari munculnya virus corona dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

“Kita sedang mengalami tekanan ekonomi yang kuat akibat perang dagang dan corona virus yang dampaknya terasa di sektor pariwisata, ekspor dan impor. Apalagi Tiongkok ini adalah partner impor dan partner ekspor nomor satu. Dampaknya terasa, oleh karena itu salah satu upaya kita, anggaran yang ada itu segera beredar,” ujarnya.

Tujuannya, menurut Tito, untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Memperkuat daya tahan ekonomi di daerah masing-masing. Sehingga geliat ekonomi dirasakan oleh masyarakat. Denyut nadi ekonomi rakyat tetap hidup. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan. Karena jika inflasi tak terkendali, harga barang akan naik. Ini akan memukul daya beli masyarakat.

“Ini supaya rakyat kita perutnya terisi karena gejolak hanya bisa terjadi kalau terjadi kenaikan harga, ada inflasi karena rakyat susah untuk membeli, daya belinya tidak kuat. Nah untuk itu transfer dana ke daerah yang besarnya mencapai 856 trilliun ini ke daerah, dan yang ke desa sebesar 72 triliun itu secepat mungkin dibelanjakan,” katanya.

Tapi Tito mengingatkan, sebelumnya dibelanjakan, baik itu anggaran di APBD dan dana desa, dimusyawarahkan dulu sesuai aturan. Di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, sebelum dibelanjakan, APBD mesti dikomunikasikan dan dibahas dengan baik oleh pemerintah daerah dan DPRDnya. Begitu juga di desa, rencana belanja dana desa harus dimusyawarahkan dulu dengan baik.

“Jadi tolong rekan-rekan bupati, walikota dengan atensi dari bapak gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, tolong segera APBD-nya diketok kalau yang belum,” ucapnya.

Ia meminta hal ini dikoordinasikan dengan DPRD masing-masing supaya APBD-nya sudah jadi, bisa langsung dieksekusi, dan tentunya harus sesuai aturan.

“Terutama dibelanja barang dan di belanja modal, belanja barang untuk operasional dan belanja modal pengadaan barang dan jasa. Tapi harus sesuai aturan. Segera bicarakan, dirapatkan dan dieksekusi begitu uangnya datang, supaya uangnya beredar di masyarakat,” pungkasnya.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60