Mendagri: Perubahan UU MD3 Wujudkan MPR Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:
Bagikan:

Jakarta, LiraNews –  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan DPR dalam proses pembahasan  Revisi  Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3), sehingga tercapai sebuah kesepakatan.

Hal ini dikatakannya saat berpidato mewakili Presiden dalam Sidang Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2019). Atas nama Pemerintah, Mendagri menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota DPR RI, yang telah bersama-sama melaksanakan proses pembahasan RUU MD3.

“Dengan berbagai pandangan, masukan, saran yang konstruktif sehingga dapat mencapai kesepakatan bersama dalan perubahan ketiga atas UU MD3,” ujar Mendagri dalam keterangannya pers nya.

Tjahjo Kumolo mengatakan, Revisi  Ketiga Atas UU MD3 yang dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah menganggap bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan perwakilan yang lebih demokratis, lebih efektif, dan akuntabel.

“Tak hanya itu, perubahan dimaksudkan untuk penguatan lembaga perwakilan rakyat tersebut.  Menjaga keseimbangan antara penguatan sistem pemerintahan presidensil dengan fungsi konstitusional dan perwakilan rakyat yang lebih demokratis,” imbuhnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi perwakilan Pemerintah dalam pembahasan Perubahan Ketiga Atas UU MD3.

Hal itu ditegaskan dalam Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-984/M.Sesneg/D-1/HK.00.03/09/2019 tertanggal 6 September 2019 dan Surat Presiden RI yang ditujukan keada Ketua DPR RI dengan Nomor RI-41/Pres/09/2019 tertanggal 10 September 2019.

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD (MD3) dimaksudkan untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan yang lebih demokratis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. LN-RED

 

Tue Sep 17 , 2019
Jakara, LiraNews – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Agung RI Setia Untung Arimuladi menegaskan, untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla) perlu membuat suatu terobosan penegakan hukum yang tegas. “Pasalnya kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia,” ujar […]