Mendesak ! Para Elit Politik Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan Yang Terjadi

| Diterbitkan Pada:
Keterangan Foto:

LiraNews.Com

Bagikan:

LiraNews, Jakarta — Merespon situasi terkini di Jakarta, KontraS, Lokataru Foundation, dan LBH Jakarta mengecam sikap dan pernyataan elite politik, baik dari kubu pemerintah maupun kubu Prabowo – Sandiaga Uno yang terus memanaskan suasana dan mengakselerasi kekerasan, serta direspon secara cepat oleh massa baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Hal ini terlihat dari sentimen antipolisi yang semakin memanas di lapangan.

“Setidaknya sampai pukul 18.00 WIB kedua belah pihak terus melontarkan pernyataan publik yang semakin memperkeruh keadaan (terlampir). Alih-alih mendinginkan suasana, pernyataan kedua kubu justru semakin memperburuk situasi sejak sebelum dan setelah penetapan pemenang Pilpres oleh KPU,” ujar KontraS-LBH Jakarta-Lokataru Foundation dalam keterangannya

Pemantauan yang kami lakukan selama dua hari terakhir (20 – 21 Mei 2019) menemukan bahwa di beberapa titik kerusuhan, seperti Petamburan, Slipi, K.S. Tubun, Sabang, dan Wahid Hasyim melibatkan aparat kepolisian dengan demonstran. Hasil pantauan sementara dari sejumlah rumah sakit dan lapanga.

“Kami mencatat setidaknya 300 orang mengalami luka-luka, 10 orang luka berat, dan 5 orang meninggal dunia yang telah terverifikasi (sementara dari pihak Pemprov DKI terdapat 6 orang tewas). beberapa korban yang meninggal dunia diidentifikasi mengalami luka tembak dibagian dada dan leher,” ungkapnya.

Kami juga mengindenfikasi bahwa massa demonstran berasal dari beragam daerah, seperti Tangerang, Bekasi, Bangka, Bogor, dan Depok. Massa yang menjadi korban dalam bentrokan diketahui umumnya masih berusia kisaran remaja.

Langkah pemerintah untuk membatasi akses informasi tidak membantu meredam situasi dan tidak menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara. Di sisi lain, pernyataan – pernyataan elit politik dari kedua kubu menunjukkan kegagalan mereka dalam melakukan self-cencorship atas ucapan – ucapannya, seperti Wiranto dan Amien Rais (terlampir).

Berangkat dari hal tersebut di atas, kami desakan ke beberapa pihak, antara lain, Pertama, aparat kepolisian untuk memastikan kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat mendapatkan perlindungan jaminan keamanan. Termasuk meminimalisir segala bentuk represivitas yang dapat menambah eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban jiwa.

“Kami menyerukan kepada pihak Kepolisian untuk tetap menjadikan prinsip-prinsip proporsionalitas, serta penghormatan, penghargaan, perlindungan, serta pemenuhan Hak Asasi Manusia sebagai pembatasan dan rel dalam merespon dan menyikapi masa aksi di lapangan,” tegasnya.

Kedua, para elit politik dari kedua belah kubu (pemerintah dan Prabowo – Sandiaga Uno) menghentikan pernyataan dan kebijakan yang dapat memicu eskalasi kekerasan, serta melakukan upaya aktif untuk meredakan situasi dan kondisi yang terjadi.**

 

Bagikan:
Komentari Melalui Facebook
Fri May 24 , 2019
LiraNews.Com